Terus Sampaikan Suara Rakyat, Gubernur Malut Sherly Tjoanda Dipuji DPR karena Komitmen Kejar Pembangunan

Ternate, tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda Laos mendapat pujian. Apresiasi ini terjadi dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Malut, Rabu (22/4/2026).

Sherly Tjoanda mendapat apresiasi langsung oleh DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri memuji langkah dan gaya kepemimpinan Gubernur Malut tersebut.

Menurut Irene, Sherly Tjoanda sangat aktif dalam urusan berkomunikasi dengan pusat. Gubernur Malut sigap menyediakan data dan membuat peta urgensi pembangunan di Maluku Utara.

"Ibu Gubernur akan memimpin pertemuan (rapat khusus) yang akan dihadiri seluruh Kepala Daerah se-Malut untuk memberikan penilaian terhadap prioritas pembangunan," ujar Irene dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Janji Komisi V DPR RI kepada Sherly Tjoanda

Sumber :

• Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Baca Juga

Target Gubernur Sherly Tjoanda Imbas 34 Persen Pertumbuhan Malut Belum Merata, Desak Infrastruktur Rp2,9 Triliun ke DPR

Irene mewakili Komisi V memberikan janji. Pihaknya tentu mendukung upaya yang terus diperjuangkan oleh Sherly.

Irena memahami betul upaya dari Sherly. Gubernur perempuan pertama itu turut menyampaikan suara dan aspirasi yang dituangkan oleh masyarakat Malut agar pemerintah memperioritaskan pembangunan.

"Intinya, kami di Komisi V DPR RI siap mengawal untuk mengoptimalkan pelayanan dari Kementerian terkait," ucap Irene berjanji kepada Sherly.

Apa Saja Suara yang Disampaikan oleh Sherly Tjoanda?

Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan ini, Sherly Tjoanda membagikan langkah proaktifnya. Ia selaku Gubernur Malut terus berupaya agar pembangunan bisa menyasar ke wilayah kepulauan.

Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara di bawah kepemimpinan bisa mencapai 34 persen. Perkembangan ini tercatat paling tertinggi di Indonesia.

Akan tetapi, Sherly merasa pertumbuhan itu tidak merata secara luas. Masih banyak masyarakat Malut masih mengalami ketertinggalan perkembangan dari hasil pembangunan Pemprov Malut.

Ia pun memberikan paparan terkait kondisi riil infrastruktur di Malut. Ia menjelaskan 60 persen penduduk Malut berprofesi sebagi petani dan 20 persen lainnya adalah nelayan.

Pembangunan infrastruktur yang belum merata sangat menghambat perekonomian. Masih banyak jalan rusak hingga tidak memiliki jembatan sebagai koneksi penghubung jalur ekonomi.

Wanita berusia 43 tahun ini juga menyoroti persoalan konektivitas laut. Di Malut, bagian ini sebagai urat nadi ekonomi lantaran Malut merupakan provinsi kepulauan nomor tiga di Indonesia.