Menkeu Purbaya Tegaskan Kas Negara Aman, Isu Sisa Rp120 Triliun Dinilai Menyesatkan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi keuangan negara tetap dalam posisi aman dan terkendali. Ia membantah isu yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp120 triliun, dan menilai informasi tersebut tidak menggambarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara utuh.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya untuk merespons kekhawatiran publik terkait kapasitas fiskal pemerintah di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena likuiditas negara masih sangat memadai.

“Tidak perlu takut soal APBN, masih cukup. Uang kita masih banyak,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

SAL Rp420 Triliun, Bukan Hanya Rp120 Triliun

Purbaya menjelaskan bahwa angka Rp120 triliun yang beredar di publik sebenarnya merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah, bukan keseluruhan kas negara.

Secara total, SAL saat ini mencapai Rp420 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp120 triliun ditempatkan di Bank Indonesia (BI), sementara sisanya telah dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi nasional.

Baca Juga

Purbaya Bidik Dana US$1 Miliar dari Panda Bonds yang Dijual di China

“Rp120 triliun itu hanya sebagian dari total SAL. Jadi tidak benar kalau disebut itu sisa uang negara,” tegasnya.

Rp300 Triliun Disalurkan untuk Dorong Ekonomi

Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa sekitar Rp300 triliun dari SAL telah digunakan untuk menyuntik likuiditas ke sektor perbankan. Langkah ini bertujuan memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penempatan dana tersebut dilakukan secara bertahap, yakni:

• Rp200 triliun pada tahap awal

• Tambahan Rp100 triliun menjelang Lebaran

Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan likuiditas masyarakat selama periode hari besar keagamaan, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dana Tetap Aman, Bisa Ditarik Kapan Saja

Meski telah ditempatkan di perbankan, Purbaya memastikan dana tersebut tidak hilang atau habis digunakan. Ia menegaskan bahwa dana SAL tetap berada dalam kendali pemerintah.

Penempatan dana dilakukan dalam bentuk deposito on call, yang memungkinkan pemerintah menarik kembali dana tersebut kapan saja jika diperlukan.

“Uangnya tidak habis, masih deposito. Itu langkah yang pintar karena bisa langsung masuk ke ekonomi, tapi tetap aman,” jelasnya.

Menurutnya, strategi ini justru lebih efektif dibandingkan hanya menyimpan dana di Bank Indonesia tanpa memberikan dampak langsung terhadap perekonomian.

Pendapatan Negara Tumbuh, APBN Tetap Sehat

Dari sisi kinerja fiskal, Purbaya juga memaparkan bahwa APBN hingga akhir Maret 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak yang melonjak signifikan sebesar 20,7 persen (yoy).

Sementara itu, belanja pemerintah juga mengalami peningkatan sebesar 31,4 persen (yoy), mencerminkan peran aktif negara dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Meski belanja meningkat, defisit APBN tetap terkendali di level 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang masih dalam batas aman.

APBN Jadi Peredam Gejolak Global

Purbaya menekankan bahwa APBN saat ini masih berfungsi optimal sebagai shock absorber atau peredam gejolak ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dengan struktur fiskal yang tetap terjaga, pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk melakukan intervensi apabila terjadi tekanan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri.

“APBN kita tetap solid dan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujarnya.

Klarifikasi Penting untuk Redam Kekhawatiran Publik

Pernyataan Purbaya sekaligus menjadi klarifikasi penting di tengah maraknya informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Isu mengenai sisa kas negara Rp120 triliun dinilai tidak tepat karena hanya melihat sebagian kecil dari total SAL tanpa mempertimbangkan keseluruhan posisi fiskal pemerintah.

Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami kondisi keuangan negara secara lebih komprehensif dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak utuh. (nsp)