Kepala BGN Akui Anggaran Video Conference Capai Rp5,7 Miliar: Menjaga Kualitas Pelaksanaan Program MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan publik dihebohkan dengan adanya anggaran pengadaan layanan video conference senilai Rp5,7 miliar oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Publik turut mempertanyakan nilai fantastis untuk anggaran video conference dengan periode April-Desember 2026.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengungkap jika pengadaan layanan video conference dibutuhkan untuk koordinasi dalam mendukung jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya koordinasi dibutuhkan secara luas dalam mencakup edukasi hingga penyampaian teknis secara seragam mengenai program prioritas MBG baik tingkst daerah maupun pusat.

"Program MBG melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu. 

Dadan menjelaskan, pelaksanaan Program MBG tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga pada kemampuan BGN memastikan seluruh pelaksana memahami arahan, pedoman, dan standar pelaksanaan yang sama. Oleh karena itu, sarana komunikasi digital dengan kapasitas besar diperlukan untuk menjaga keselarasan informasi di seluruh jenjang pelaksanaan program. 

Baca Juga

Mengejutkan, Pemkot Mataram Akui Hampir Keseluruhan SPPG Tak Miliki Standar IPAL

Menurutnya, layanan video conference tersebut merupakan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN dengan kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan kemampuan menampung hingga 50 ribu peserta dalam satu sesi pertemuan virtual. 

Layanan ini akan digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. 

Selain itu, berbagai kebutuhan program juga menggunakan layanan tersebut, di antaranya rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, serta kegiatan edukasi publik.

Dukungan kapasitas besar tersebut membuat BGN mampu menjangkau hingga puluhan ribu peserta dalam satu waktu, termasuk pelaksana di berbagai wilayah yang membutuhkan arahan langsung dari pusat.

"Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program," pungkasnya.(ant/raa)