Pangkas MBG Hari Sabtu, Wamenkeu Ungkap Negara Hemat Rp1 Triliun Sehari

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melakukan penyesuaian besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan bahwa penghapusan distribusi MBG pada hari Sabtu mampu menghemat anggaran negara hingga Rp1 triliun dalam satu hari.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi efisiensi belanja negara tanpa mengurangi fokus terhadap program prioritas. Pemerintah menilai langkah ini lebih rasional dan tepat sasaran, terutama dalam konteks efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Efisiensi MBG: Hemat Triliunan Rupiah

Dalam pernyataannya pada forum Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Juda menjelaskan bahwa sebelumnya program MBG tetap berjalan pada hari Sabtu. Namun kini, distribusi tersebut dihentikan.

Menurutnya, kebijakan ini memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran.

“Dalam satu hari itu bisa menghemat sekitar Rp1 triliun,” ujar Juda.

Baca Juga

Kebijakan Era Prabowo-Gibran Dinilai Langkah Perubahan Tata Kelola Negara Menuju Kemajuan

Jika dihitung dalam skala bulanan, penghematan dari penghapusan MBG di hari Sabtu bisa mencapai Rp4 triliun. Sementara dalam satu tahun, angka efisiensi tersebut diperkirakan menembus Rp50 triliun.

Langkah ini menjadi bagian dari refocusing atau penajaman anggaran pemerintah agar penggunaan dana negara lebih optimal.

Alasan Penghapusan MBG di Hari Sabtu

Pemerintah menilai bahwa penyaluran MBG pada hari Sabtu tidak lagi relevan. Pasalnya, peserta didik harus datang ke sekolah hanya untuk menerima makanan, tanpa kegiatan belajar mengajar.

Hal ini dinilai tidak efisien baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan di lapangan.

Dengan penghapusan ini, program MBG tetap berjalan pada hari efektif sekolah, sehingga manfaatnya tetap dirasakan tanpa membebani anggaran secara berlebihan.

Selain itu, pemerintah juga menghentikan penyaluran MBG selama masa liburan sekolah sebagai bagian dari kebijakan efisiensi.

Penajaman Program MBG dan Evaluasi SPPG

Tidak hanya menghapus distribusi di hari tertentu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG secara menyeluruh.

Salah satu fokus utama adalah pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap unit yang tidak memenuhi standar nutrisi.

SPPG yang tidak sesuai standar akan dihentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa program MBG tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga berkualitas dalam implementasinya.

Strategi Jaga Defisit APBN Tetap Aman

Kebijakan efisiensi MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal, khususnya dalam mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Juda, tekanan global seperti kenaikan harga minyak menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan negara.

Di sisi lain, pemerintah memilih untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini berdampak pada meningkatnya beban subsidi negara.

Untuk menyeimbangkan kondisi tersebut, pemerintah melakukan pengendalian belanja sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.

Optimalisasi Penerimaan Negara

Selain efisiensi belanja, pemerintah juga mendorong peningkatan penerimaan melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah optimalisasi sistem perpajakan berbasis digital atau coretax.

Pemerintah juga melihat potensi penerimaan dari sektor komoditas, terutama dari kenaikan harga batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) di pasar global.

Kombinasi antara pengendalian belanja dan peningkatan penerimaan ini diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Program Prioritas Tetap Berjalan

Meski dilakukan efisiensi, pemerintah menegaskan bahwa program prioritas seperti MBG tetap berjalan. Penyesuaian yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, bukan mengurangi manfaat bagi masyarakat.

“Ini adalah penajaman. Program tetap berjalan, tetapi dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berkualitas,” tegas Juda.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka panjang. (ant/nsp)