BGN Janji Masyarakat Bisa Akses Data Pemilik SPPG: Kami akan Buat Transparan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan masyarakat akan bisa mengakses data pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pemilik yang berasal dari partai politik.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi memperbaiki tata kelola program MBG.

Fokus pertama BGN saat ini ialah mengevaluasi penerima manfaat MBG. Arum menyebut penerima MBG akan dikurangi agar bisa menghemat APBN. Kemudian, BGN akan memperbaiki tata kelola dapur.

“Pokoknya kami ini sekarang bicaranya pembenahan dulu ya, 2026 ini target penerima manfaat, lalu baru bicara dapur,” ungkap Arum dikutip Selasa (16/6).

Arum menjelaskan, BGN berkomitmen untuk membuat program MBG menjadi transparan, sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengawasi langsung program tersebut.

“Nanti kami akan membuat bagaimana mungkin proses ini setransparan mungkin. Ibu dan bapak bisa mengakses, bisa ikut melihat, bisa ikut mengawasi karena itu adalah program yang strategis ya,” tegasnya.

Baca Juga

Sudaryono Ultimatum Keras Oknum SPPG: Langgar Aturan, Siap Dicopot dan Berurusan Hukum!

Lebih lanjut, Arum mengatakan, BGN membuka peluang memangkas penerima MBG. Terkait hal ini, BGN telah berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan lembaga terkait.

“Menurut Kementerian Kesehatan intervensi gizi sebaiknya dilakukan, misal teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal,” ujar Arum.

“Lalu sampai dengan dua tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Bentuknya adalah pemenuhan gizi,” lanjutnya.

Untuk itu, BGN melakukan evaluasi penerima manfaat. Menurut Arum, siswa SMA kemungkinan akan dicoret dari daftar penerima MBG. Begitu juga bagi siswa SMP kategori sekolah mahal.

“Contoh misalnya lah SMA ya, mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMP yang apa ya, mungkin yang uang saku anak-anaknya saja sudah Rp100 ribu, Rp200 ribu, mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi,” jelas Arum. (saa/dpi)