Selamatkan Industri Plastik, Pemerintah Siapkan ‘Nol Persen’ LPG 6 Bulan di Tengah Gejolak Global

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mulai menyiapkan skema intervensi cepat untuk menjaga napas industri plastik nasional di tengah tekanan harga bahan baku global.

Salah satu langkah yang tengah difinalisasi adalah pemberlakuan tarif nol persen untuk komponen energi berbasis LPG selama enam bulan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengonfirmasi, bahwa kebijakan tersebut saat ini sedang dalam tahap penyusunan regulasi teknis, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Ya 0 persen selama enam bulan, ya sekarang lagi disiapkan PMK-nya dan peraturan lainnya,” jelas Budi.

Kebijakan ini menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap lonjakan biaya produksi industri plastik yang sangat bergantung pada bahan baku berbasis nafta.

Sebelumnya, tarif nafta sendiri telah ditekan hingga nol persen, sehingga kini pemerintah memperluas relaksasi ke sektor energi pendukung.

Baca Juga

RI-UEA Bidik Lompatan Dagang, Transaksi Tembus US$3,14 Miliar di Semester I 2026

“Ya sementara itu dulu, karena kan nafta kan sudah 0 persen. Jadi untuk Itu kan berarti bisa membantu industri plastik kita untuk tetap terus berproduksi di tengah situasi seperti ini ya,” tuturnya.

Langkah tersebut, kata Budi, mempertegas arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga menjaga keberlangsungan produksi dalam negeri agar tidak terganggu oleh dinamika global.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan, bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi subsidi untuk menekan harga plastik di pasar sekaligus memperkuat pasokan bahan baku.

Ia menekankan bahwa harga plastik sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nafta sebagai komponen utama biaya produksi. Karena itu, intervensi pemerintah diarahkan untuk menstabilkan biaya di hulu agar berdampak langsung pada harga di hilir.

“Untuk ini (harga plastik) insyaallah kita berupaya mencarikan solusi, karena pada prinsipnya harga plastik sangat tergantung bahan nafta yang mempengaruhi biaya produksi,” kata Dyah Roro di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Selasa (28/4/2026).

Selain kebijakan jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang dengan mencari sumber alternatif bahan baku yang lebih tahan terhadap gejolak geopolitik global.

Upaya ini dinilai penting untuk membangun ketahanan industri dalam negeri agar tidak terus bergantung pada dinamika pasar internasional. (agr/iwh)