DPR Desak Percepatan DDT Usai Kecelakaan Bekasi, Jalur KRL dan Kereta Jarak Jauh Harus Dipisah

Jakarta, tvOnenews.com - Kecelakaan kereta api di kawasan Bekasi Timur kembali membuka sorotan terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional. DPR RI menilai insiden tersebut menjadi bukti bahwa sistem operasional saat ini masih memiliki celah serius, terutama pada jalur padat yang digunakan secara bersamaan.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menegaskan bahwa percepatan pembangunan double-double track (DDT) harus segera menjadi prioritas pemerintah, khususnya di lintasan padat seperti Bekasi hingga Cikarang.

Jalur Campuran Dinilai Rawan Gangguan

Menurut Sudjatmiko, penggunaan jalur yang sama antara kereta komuter (KRL) dan kereta jarak jauh menjadi salah satu akar persoalan utama dalam sistem perkeretaapian saat ini.

Ia menilai, selama kedua layanan tersebut masih berbagi lintasan, risiko gangguan operasional hingga kecelakaan akan terus membayangi.

“Momentum ini harus digunakan untuk mempercepat DDT. Jalur komuter dan kereta jarak jauh wajib dipisah agar sistem operasi lebih aman dan tidak saling mengganggu,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Baca Juga

IHSG Bangkit dan Rupiah Menguat, Rahmat Saleh Apresiasi Gerak Cepat Dasco

Proyek DDT Belum Menjangkau Cikarang

Saat ini, pembangunan DDT diketahui baru mencapai wilayah Bekasi. Padahal, jalur dari Bekasi hingga Cikarang justru menjadi salah satu lintasan tersibuk dengan volume perjalanan yang tinggi setiap harinya.

Kondisi tersebut membuat jalur menjadi rentan terhadap gangguan. Ketika satu perjalanan mengalami kendala, dampaknya bisa langsung menjalar ke perjalanan lain karena berbagi lintasan yang sama.

Sudjatmiko menilai, situasi ini menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi melalui pemisahan jalur secara menyeluruh.

Skema DDT Dinilai Solusi Jangka Panjang

Melalui skema double-double track, jalur kereta akan dipisahkan berdasarkan fungsi layanan. Jalur KRL difokuskan untuk mobilitas harian masyarakat perkotaan, sementara jalur lainnya digunakan untuk kereta jarak jauh dan logistik.

Pemisahan ini diyakini mampu:

• Mengurangi risiko kecelakaan

• Meminimalkan gangguan operasional

• Meningkatkan ketepatan waktu perjalanan

• Mendorong efisiensi sistem transportasi

Dengan sistem yang terpisah, setiap jenis layanan dapat berjalan lebih optimal tanpa saling menghambat.

Lahan Tidak Lagi Jadi Hambatan

Sudjatmiko juga menyoroti bahwa percepatan proyek kini lebih memungkinkan untuk dilakukan. Salah satu kendala utama sebelumnya, yakni pembebasan lahan, disebut sudah banyak terselesaikan hingga wilayah Cikarang.

Hal ini membuka peluang bagi pemerintah untuk segera mempercepat pembangunan tanpa hambatan signifikan di lapangan.

“Sebagian besar lahan sudah dibebaskan, sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk menunda percepatan proyek,” jelasnya.

Langkah Jangka Pendek: Perlintasan Sebidang

Selain mendorong solusi jangka panjang melalui DDT, DPR juga menekankan pentingnya langkah cepat dalam meningkatkan keselamatan, khususnya di perlintasan sebidang.

Sudjatmiko menyebut, sekitar 1.800 titik perlintasan rawan perlu segera dilengkapi dengan palang pintu otomatis untuk mengurangi potensi kecelakaan.

Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan.

“Palang otomatis penting untuk jangka pendek. Tapi solusi utama tetap pemisahan jalur melalui DDT agar sistem kereta lebih aman dan modern,” tegasnya.

Kecelakaan Bekasi Jadi Titik Evaluasi

Insiden di Bekasi Timur dinilai harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional. DPR menilai, tanpa perubahan signifikan, risiko serupa bisa kembali terjadi di masa depan.

Dengan meningkatnya kebutuhan transportasi dan padatnya lalu lintas kereta, sistem yang lebih modern dan terpisah menjadi kebutuhan mendesak.

Dorongan percepatan DDT pun kini menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan transportasi kereta api di Indonesia. (rpi/nsp)