Potongan Aplikator Dipangkas Jadi 8 Persen, Driver Ojol Sambut Positif Kebijakan Prabowo di May Day 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 membawa angin segar bagi para pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memangkas potongan pendapatan dari perusahaan aplikator menjadi maksimal 8 persen, mendapat respons positif dari para mitra pengemudi.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pekerja sektor informal, khususnya pengemudi transportasi daring yang selama ini menghadapi tekanan pendapatan akibat potongan yang dinilai cukup besar.

Kebijakan ini resmi tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Driver Ojol Harap Kebijakan Tak Sekadar Wacana

Sejumlah pengemudi ojol di Jakarta menyambut baik kebijakan tersebut, meski tetap menaruh harapan agar implementasinya berjalan nyata di lapangan.

Salah satu mitra pengemudi, Jasmoro, menyebut kebijakan ini sebagai langkah yang baik, namun menekankan pentingnya pengawasan agar tidak berhenti sebatas wacana.

Baca Juga

Danantara Resmi Masuk GoTo, Rosan: Kepemilikan Saham Akan Ditambah Bertahap

Ia mengungkapkan bahwa kondisi pengemudi saat ini cukup memprihatinkan, terutama terkait potongan dari aplikator yang dinilai masih besar dan kurang transparan. Karena itu, kebijakan baru ini diharapkan benar-benar mampu memperbaiki kesejahteraan driver.

Harapan serupa juga disampaikan pengemudi lainnya, Aditya Muhammad, yang menilai kebijakan ini sebagai angin segar bagi para pekerja di sektor transportasi online.

Skema Baru: Pengemudi Terima Minimal 92 Persen

Dalam aturan terbaru, pemerintah menetapkan bahwa pengemudi ojol harus menerima minimal 92 persen dari pendapatan perjalanan, sementara potongan untuk perusahaan aplikator dibatasi maksimal 8 persen.

Kebijakan ini menjadi perubahan signifikan dibandingkan skema sebelumnya, di mana pengemudi rata-rata hanya menerima sekitar 80 persen setelah dipotong oleh aplikator.

Dengan aturan baru tersebut, pemerintah ingin memastikan pembagian hasil yang lebih adil antara pengemudi dan perusahaan platform digital.

Jaminan Sosial Jadi Kewajiban Aplikator

Tidak hanya soal potongan pendapatan, pemerintah juga mewajibkan perusahaan aplikator untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pengemudi.

Beberapa bentuk perlindungan yang diwajibkan antara lain:

• Jaminan kecelakaan kerja

• Kepesertaan BPJS Kesehatan

• Asuransi kesehatan tambahan

Kebijakan ini dinilai penting mengingat tingginya risiko kerja yang dihadapi pengemudi ojol setiap hari di jalan raya.

Presiden menegaskan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak boleh diabaikan, terutama bagi pekerja yang berada di sektor dengan tingkat risiko tinggi.

Program Kesehatan Gratis Ikut Dirasakan Manfaatnya

Selain kebijakan terkait pendapatan, sejumlah pengemudi juga mengaku telah merasakan manfaat dari program pemerintah lainnya, seperti layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Program ini memungkinkan pekerja untuk memeriksa kondisi kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya, sehingga membantu meringankan beban pengeluaran.

Bagi para pengemudi ojol, akses terhadap layanan kesehatan menjadi hal penting, mengingat kondisi kerja yang menuntut mobilitas tinggi dan rentan terhadap risiko kecelakaan.

Presiden Tegaskan Pembelaan terhadap Hak Pekerja

Dalam pidatonya di Monumen Nasional (Monas) saat peringatan May Day 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para pengemudi ojol.

Ia menilai skema pembagian hasil sebelumnya belum mencerminkan keadilan bagi para driver yang bekerja keras setiap hari. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah tidak setuju dengan potongan di atas 10 persen, sehingga menetapkan batas maksimal 8 persen sebagai standar baru.

Momentum Perbaikan Kesejahteraan Pekerja Digital

May Day 2026 menjadi titik penting dalam upaya pemerintah memperbaiki ekosistem kerja di sektor ekonomi digital. Kebijakan ini tidak hanya menyasar aspek pendapatan, tetapi juga perlindungan sosial bagi para pekerja.

Bagi pengemudi ojol, langkah ini diharapkan menjadi awal dari perubahan yang lebih luas dalam menciptakan sistem kerja yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan kombinasi kebijakan pendapatan yang lebih berpihak serta perlindungan sosial yang lebih kuat, pemerintah berupaya menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan industri digital dan kesejahteraan pekerja di dalamnya. (ant/nsp)