Sepakat dengan Dedi Mulyadi, DPRD Jabar Blak-blakan Ingatkan Alih Fungsi Lahan Biang Kerok Banjir di Bandung
- tvOne/Asep Barbara
Bandung, tvOnenews.com - Legislator DPRD Jabar memberikan pernyataan selaras dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Hal ini saat membicarakan alih fungsi lahan di Bandung.
Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana mengingatkan bahayanya alih fungsi lahan. Fenomena ini dianggap menyebabkan resapan air berkurang sehingga risiko banjir berulang di Bandung Raya.
Jajang mengatakan, kawasan resapan di Bandung dan sejumlah wilayah lain saat ini semakin berkurang. Hal itu terjadi karena maraknya pembangunan permukiman hingga perkebunan.
Ia menambahkan, bencana banjir dan tanah longsor semakin meningkat akibat aktivitas pertanian intensif di Bandung Raya. Akibatnya, kerentanan lingkungan semakin besar.
"Terjadinya longsor dan juga banjir karena daerah resapan airnya menjadi berkurang. Karena perumahan, perkebunan, sayur-mayur. Itulah penyebabnya," ujar Jajang di Bandung dikutip, Sabtu (2/5/2026).
Kenapa Alih Fungsi Lahan Jadi Penyebab Banjir dan Tanah Longsor di Bandung?
- tvOnenews.com/Julio Trisaputra
Ketua Komisi III DPRD Jabar ini memberikan penilaiannya. Menurutnya, persoalan bencana banjir dan tanah longsor yang terus terjadi tidak dapat dikaitkan dengan curah hujan tinggi saja.
Ia mengambil perspektif penyebab maraknya bencana di Bandung Raya juga harus dilihat dari sisi lainnya. Contoh nyata terjadi saat ini akibat terus merubah tata guna lahan.
Ia berpendapat, lahan pertanian yang hilang menjadi dampak besarnya. Bahkan, tidak adanya kawasan hijau menyebabkan kemampuan tanah menyerap air semakin sulit.
Dampaknya, kata dia, limpasan semakin meningkat. Tak hanya itu, hal ini juga menimbulkan sedimentasi di sungai.
Momen Dedi Mulyadi Bicara Persoalan Banjir di Bandung
- Antara
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyoroti persoalan banjir berulang di Kabupaten Bandung dan kawasan Bandung Raya. Bencana ini kian terjadi setiap memasuki musim hujan.
KDM sapaan akrabnya menyebut banjir terus berulang menyebabkan kerugian. Aliran air sungai yang meluap secara deras menimbulkan keresahan bagi masyarakat di Bandung Raya.
KDM menyinggung alih fungsi lahan. Fenomena ini dinilai menjadi masalah utama banjir dan tanah longsor di Bandung Raya.
Mantan Bupati Purwakarta ini berpendapat, kondisi ini tidak boleh terjadi secara terus-menerus. Kata dia, siklus banjir tahunan rentan sulit diputus jika tak ada pembenahan.
Menurutnya, lahan sawah mempunyai peran penting menjadi daerah resapan. Limpahan air saat musim hujan dapat terkendali dengan baik.
Dedi Mulyadi membagikan beberapa langkah memutus rantai banjir. Pertama, ia menekankan perubahan tata ruang di wilayah Kabupaten Bandung.
"Kedua, sungai-sungainya harus segera dinormalisasi. Yang ketiga, hulu sungainya harus direhabilitasi menjadi lahan hijau. Yang keempat, perubahan lahhannya jangan terus terjadi. Sawah terus dibikin bangunan, perumahan, dan segala macam," tuturnya.
Apa Saja Pergerakan Terbaru dari Pemprov Jabar? Ini Kata KDM
KDM menjelaskan pergerakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Ia mengungkapkan pemerintah sudah mempersiapkan penataan kawasan secara menyeluruh.
Di HUT ke-385 Kabupaten Bandung, Dedi Mulyadi mengatakan fokus persiapan mencegah banjir, antara lain penguautan fungsi daerah resapan dan pengendalian alih fungsi lahan.
Kata dia, pemerintah sedang berupaya mendorong pola ekonomi masyarakat berubah. Maksudnya, hal ini diharapkan agar sejalan dengan konservasi lingkungan.
Masyarakat harus beralih ke sektor tanaman keras. Ia mencontohkan setidaknya menanam tanaman teh dan kopi ketimbang pertanian sayuran intensif.
"Saya mengeluarkan pergub pengembalian kawasan Bandung Selatan jadi kawasan tanaman keras. Mau kopi, mau teh, mau apa lagi juga tidak apa-apa, bagaimana caranya? Sudahlah provinsi siap mengeluarkan uang sudah dimulai kan dari sekarang," terang KDM.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa menyampaikan Pemkab Bandung sudah mempersiapkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir baru.
Kata Zeis, tujuannya memperkuat fungsi daerah resapan terutama yang terletak di kawasan rawan genangan. Adapun infrastruktur tersebut meliputi kolam retensi dan polder di beberapa titik, seperti di Citarik, Cilampeni, Tegalluar, dan Ciparay.
Zeis menegaskan, langkah ini mewujudkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024-2044.
(ant/hap)
Load more