Polemik Perlintasan Kereta Ampera Bekasi Dikuasai Ormas, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Bagi Saya Itu Tidak Penting

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi alias KDM merespons soal lintasan kereta Ampera Bekasi yang diduga dikuasai oleh organisasi masyarakat (ormas).

Respons tersebut disampaikan usai viral video di media sosial mengenai sejumlah orang yang diduga ormas tengah mengatur lalu lintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu otomatis tersebut.

Dari video yang beredar, terlihat sekelompok orang tersebut turut melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah kendaraan yang melewati perlintasan sebidang.

Sumber :

• Tangkapan layar Instagram @dedimulyadi71 - ANTARA

"Ini masih ada pintu perlintasan kereta api yang kemarin terjadi musibah masih dijagain sama orang, apakah itu ormas atau masyarakat setempat bagi saya itu tidak penting," ujar mantan Bupati Purwakarta itu dikutip Minggu (3/5/2026).

Dedi Mulyadi mengaku dirinya langsung berupaya menghubungi Wali Kota Bekasi usai viralnya video aksi pungli tersebut.

Baca Juga

Viral! Seorang Siswa SMP di Jabar Babak Belur Diduga Setelah Sebut Gurunya 'Botak'

Hal itu dilakukan guna mengambil langkah dalam mengatur lalu lintas di lintasan Kereta Ampera tersebut.

"Telepon Wali Kota Bekasi tapi belum nyambung, saya telepon salah satu Forkopimda Kota Bekasi yang sudah online dan beliau akan meluncur ke lokasi untuk mengambil langkah-langkah," jelasnya.

Namun, Dedi mengaku kekecewaan bukan dikarenakan adanya ormas yang disebut menguasai perlintasan sebidang tersebut.

Melainkan perlintasan sebidang tersebut yang masih menggunakan palang pintu manual bukan otomatis.

Ia pun mengintruksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk segera melakukan proyek pengadaan pintu otomatis pada lintasan kereta Ampera tersebut.

"Saya sudah meminta Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengadaan dan pemasangan palang pintu digital," katanya.

Gubernur Jabar ini pun mengaku jika pengadaan palang pintu otomatis itu bakal memakan waktu dua pekan lamanya.

Ia mengungkap langkah ini dilakukan agar tak ada lagi ormas atau masyarakat yang menjagawa perlintasan kereta Ampera tersebut.

"Saya ucapkan terimakasih, mari kita bersama bekerja mengabdi demi kepentingan masyarakat, fungsi kita sebagai aparatur negara adalah hadir menyelesaikan problem-problem yang menjadi kewajiban negara," kata Dedi.

"Urusan palang pintu kereta api, penjagaan perlintasan adalah kewajiban negara bukan kewajiban orang, ormas atau masyarakat," sambungnya.(raa)