Tambang Ilegal Gunung Botak Dibongkar, Satgas PKH dan TNI Temukan WNA hingga Praktik Prostitusi
- Puspen TNI
Jakarta, tvOnenews.com – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama TNI menggerebek tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku.
Dalam penindakan ini, aparat tak hanya membongkar aktivitas tambang tanpa izin, tetapi juga menemukan keterlibatan warga negara asing hingga praktik penyakit masyarakat di lokasi.
Penindakan dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bersama TNI melalui operasi terpadu sejak 27 April hingga 14 Mei 2026.
Sebelum operasi darat, Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon bersama Satgas PKH lebih dulu melakukan peninjauan udara pada 13 April 2026 sebagai langkah awal pemetaan.
Saat operasi berjalan, tim gabungan dari Kodam XV/Pattimura menyisir area tambang, mulai dari lokasi penambangan hingga base camp dan tempat pemurnian emas.
Hasilnya, 16 warga negara asing asal China diamankan di lokasi. Selain itu, ditemukan juga praktik penjualan minuman keras hingga prostitusi.
Seluruh WNA tersebut kemudian diserahkan ke pihak imigrasi untuk penanganan lebih lanjut.
Pangdam XV/Pattimura, Doddy Tri Winarto menegaskan, operasi ini tidak hanya soal menutup tambang ilegal, tapi juga membersihkan dampak sosial yang menyertainya.
"Kami tidak hanya melakukan pengosongan lahan, tetapi melakukan pembersihan total terhadap segala bentuk penyakit masyarakat yang menyertainya. Temuan 16 warga negara asing asal China di lokasi tambang dan adanya praktik prostitusi serta peredaran miras menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini jika dibiarkan. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini adalah masalah stabilitas keamanan dan integritas negara," tegas Doddy, Minggu (3/5/2026).
Doddy menambahkan, langkah penertiban ini tidak berhenti pada pengosongan lokasi tambang, tetapi akan dilanjutkan dengan penataan agar pengelolaan sumber daya alam bisa berjalan lebih tertib dan legal.
“Bersama jajaran Pemprov Maluku, kami berkomitmen untuk menata kembali kawasan Gunung Botak. Penertiban ini adalah langkah nyata kita dalam menyelamatkan aset kekayaan alam Maluku dari eksploitasi ilegal yang merusak,” ujarnya.
Ia menegaskan, TNI juga akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam proses tersebut.
“TNI hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam dapat beralih ke jalur resmi, sehingga memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Maluku secara legal,” tandasnya. (rpi/rpi)
Load more