Survei NRI: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Presiden Prabowo Capai 80,17 Persen
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Sektor ketahanan energi muncul sebagai kontributor terbesar di balik tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan Prabowo saat ini.
Berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh Nusantara Riset Indonesia (NRI), sebanyak 80,17 persen responden menyatakan puas dengan kinerja duet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam survei tersebut, hanya 7,33 persen masyarakat yang mengaku tidak puas, sementara 12,50 persen sisanya memilih untuk tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.
Direktur Nusantara Riset Indonesia, Deni Yusup, menjelaskan bahwa stabilitas di sektor energi nasional memberikan dampak psikologis yang kuat bagi kepercayaan publik.
"Menariknya, dari berbagai indikator kepuasan publik, aspek ketahanan energi menjadi faktor dengan persentase tertinggi, yakni 19,17 persen. Capaian ini menempatkan sektor energi sebagai fondasi utama kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, sekaligus menunjukkan bahwa stabilitas pasokan dan kebijakan energi nasional telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," papar Deni dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (6/5).
Selain isu energi, beberapa program unggulan dan sektor strategis lainnya juga menjadi motor penggerak persepsi positif warga.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyumbang 18,33 persen tingkat kepuasan, disusul oleh gaya kepemimpinan personal Presiden Prabowo (17,92 persen), penegakan hukum (16,67 persen), ketahanan pangan (15,42 persen), serta peningkatan kualitas pendidikan rakyat (12,50 persen).
Deni menilai keberhasilan ini merupakan akumulasi dari berbagai langkah strategis pemerintah.
"Kombinasi berbagai kebijakan ini membentuk persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh," tambahnya.
Kendati meraup angka kepuasan yang tinggi, pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar. Survei ini mencatat isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi keluhan utama masyarakat (13 persen).
Selain itu, publik juga menyoroti perlunya perbaikan pada sinkronisasi regulasi (10 persen), koordinasi di internal pemerintahan (9,50 persen), hingga peningkatan kesejahteraan rakyat secara luas.
Sebagai informasi, riset ini dilakukan pada periode 13–22 April 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen, survei ini memiliki margin of error sekitar ±2,9 persen.
Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka oleh tenaga profesional dengan komposisi responden yang berimbang antara laki-laki dan perempuan. (ant/dpi)
Load more