KDM Tolak Keras Ajakan Bupati Bogor Bertemu Para Pengusaha Tambang, KDM Tegas Hindari Konflik Kepentingan

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soroti aksi unjuk rasa ribuan eks pekerja tambang di Kantor Pemkab Bogor, Cibinong, pada Senin (4/5/2026) lalu.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) dengan tegas menolak membuka kembali izin operasional tambang di Parungpanjang, Kabupaten Bogor. 

Padahal Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta agar KDM meninjau kembali penutupan tambang tersebut, pasalnya ada ribuan warga yang tergantung di sana.

Bahkan, menurut KDM Pemerintah Kabupaten Bogor telah berulang kali meminta pertemuan khusus antara dirinya dengan para pengusaha tambang. 

Namun, KDM dengan tegas memilih untuk menjaga jarak guna menghindari konflik kepentingan.

"Saya belum memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas. Seluruh keputusan harus dilakukan berdasarkan sistem, bukan sekadar pertemuan informal," kata dengan tegas.

Baca Juga

Titik Terang 8 Mahasiswa UGM yang Diamankan Pascademo: 7 Orang Sudah Dipulangkan, 1 Masih Butuh Perawatan

"Kita harus ingat, yang disebut bekerja di sektor tambang itu tidak semuanya pekerja kasar. Ada juga yang hanya berdiri di jalan minta setoran, ada aktivisnya juga," tambahnya.

KDM menegaskan kenyamanan masyarakat luas di jalur Parungpanjang menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.

Di mana sebelumnya, Pemprov Jabar menjanjikan kompensasi penutupan sementara tambang untuk tiga bulan. Namun dalam perjalanannya, hanya diberikan satu bulan.

Hal tersebut kata Dedi bukan tanpa alasan, perubahan penerima yang membengkak dari 3.000 menjadi 18.000 orang berdasarkan usulan kepala desa setempat, menjadi dasar, pemberian kompensasi hanya diberikan satu kali.

"Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya Rp3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang mengajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali," kata Dedi di Kota Bandung, pada Rabu (6/5/2026).

KDM mengakui adanya upaya intensif dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang memperjuangkan nasib para pekerja tambang. 

Lebih lanjut, KMD menekankan urusan tambang bukan sekadar masalah ekonomi bagi pengusaha dan pekerja di dalamnya, melainkan menyangkut hajat hidup puluhan ribu warga yang terdampak kemacetan dan polusi di jalur Parungpanjang. 

KDM tidak ingin masyarakat di daerah tersebut kembali menderita akibat dampak truk tambang yang selama ini menyebabkan depresi hingga korban jiwa.

"Kalau tambang dibuka sekarang, jalannya mau lewat mana? Pasti lewat Parungpanjang lagi. Nanti masyarakat di sana demo lagi. Saya harus mengambil jalan tengah. Fokus kita adalah memastikan anak sekolah, pekerja kantor, dan pedagang di sana bisa bepergian dengan nyaman," tambahnya.

Pemprov Jabar sendiri telah melakukan perbaikan infrastruktur jalan hingga ke perbatasan Banten dan memberikan santunan bagi korban terdampak di masa lalu.

KDM juga mengklaim telah menawarkan solusi bagi para pekerja kasar tambang untuk beralih profesi menjadi tenaga kebersihan di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat. Tawaran ini mencakup upah yang layak serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya sudah minta data pekerja kasar tambang yang upahnya hanya Rp40.000–Rp50.000 per hari tanpa asuransi itu. Mau saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Jabar untuk wilayah Bogor. Tetapi sampai sekarang, tidak ada yang memberi datanya," katanya. 

Bupati Bogor Memohon ke Dedi Mulyadi

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor berdiri bersama masyarakatnya dalam memperjuangkan nasib mereka. 

Ia mendorong Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), untuk meninjau kembali kebijakan penutupan tambang yang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan sejak tahun lalu.

"Hari ini di hadapan umum, di hadapan publik, kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin," ujar Rudy Susmanto.

Rudy meminta KDM mendengar aspirasi masyarakat terdampak penutupan tambang di wilayaha Kabupaten Bogor bagian barat tersebut.

"Pak gubernur tolong kami. Puluhan ribu masyarakat kami hari ini, bergantung terhadap tambang, khususnya yang berada di wilayah barat," katanya dalam orasinya di hadapan ribuan pengunjuk rasa.

Pasalnya, kata Rudy ada ribuan warga yang menggantungkan hidup kepada tambang untuk menghidupi dan menyekolahkan anak mereka.

"Sekali lagi kami siap diatur. Kami siap mengikuti aturan. Pemerintah Kabupaten Bogor pun tahun ini, bukti keseriusan kami terhadap lingkungan, terhadap para pelaku tambang yang ada di wilayah barat, kami anggarkan pembebasan lahan khusus untuk jalur angkutan tambang," tuturnya.

Ia memohon kepada KDM untuk segera memberi kepastian untuk tambang yang telah ditutup sekitar 7 bulan tersebut. (muu)