DPRD Jabar Desak Dedi Mulyadi Penuhi Janji Bayar Kompensasi Eks Para Pekerja Tambang Parungpanjang Bogor

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ditagih janji kompensasi oleh ribuan warga terdampak penutupan lokasi tambang di Parungpanjang, Kabupaten Bogor.

Selain menagih janji, para eks pekerja tambang ini juga mendesak Gubernur Jabar memberikan izin operasional tambang tersebut.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) harusnya memberikan dana kompensasi terdampak penutupan tambang di wilayah Kabupaten Bogor sebanyak tiga bulan dengan nilai kompensasi Rp9 juta per kepala keluarga sesuai dengan janji yang telah disampaikan sebelumnya.

Menyikapi pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menganggap penyaluran dana kompensasi terdampak penutupan tambang bagi 18.231 kepala keluarga (KK) sudah terpenuhi, anggota DPRD Jawa Barat Doni Maradona Hutabarat buka suara. 

Menurut Doni Maradona, Gubernur dan Pemprov Jabar harus bertanggung ja­wab atas apa yang sudah dijanjikan paska penutupan tambang di Kabupaten Bogor termasuk pemberian bantuan kompensasi. 

“Gubernur Dedi Mulyadi harus memenuhi janji untuk memberikan bantuan kompensasi ini sebanyak tiga bulan, sesuai dengan janji yang telah disampaikan sebelumnya. Meskipun bantuan telah dipenuhi untuk satu bulan,” ujar Doni Maradona dikutip Sabtu (9/5/2026). 

Baca Juga

Jadwal KRL Rute Bogor-Jakarta Kota Hari Ini 10 November 2026, Sejumlah Perjalanan Tersedia

Doni menilai, kalau Dedi Mulyadi tidak menjalankan apa yang disampaikannya, maka masyarakat bisa menyimpulkan bahwa Gubernur tidak berkomitmen apa yang telah disampaikan itu. 

Respons Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasannya tidak menepati janji memberikan kompensasi tiga bulan kepada ribuan pekerja tambang di Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, ribuan warga dari Parungpanjang, Bogor menggelar aksi di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, Cibinong, pada Senin (4/5/2026) lalu. 

Tujuannya, agar Dedi Mulyadi membuka kembali lokasi tambang yang ditutup oleh Pemprov Jabar pada September 2025 lalu.

Merespons demo ribuan warga terdampak penutupan tambang tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan, mereka menggelar aksi karena kompensasi yang diberikan Pemprov tidak sesuai komitmen awal.

Di mana sebelumnya, Pemprov Jabar menjanjikan kompensasi penutupan sementara tambang untuk tiga bulan. Namun dalam perjalanannya, hanya diberikan satu bulan.

Hal tersebut kata Dedi bukan tanpa alasan, perubahan penerima yang membengkak dari 3.000 menjadi 18.000 orang berdasarkan usulan kepala desa setempat, menjadi dasar, pemberian kompensasi hanya diberikan satu kali.

"Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya Rp3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang mengajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali," kata Dedi di Kota Bandung, pada Rabu (6/5/2026).

Maka dari itu, lantaran semua warga dimasukkan ke dalam daftar penerima, padahal bukan pekerja tambang, akhirnya Pemprov Jabar membatasi pemberian kompensasi hanya satu kali.

"Karena jumlahnya itu dimasukkan semua, semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja tambang dimasukkan harus menerima. Ya, kita penuhi," ucapnya.

Menanggapi desakan pembukaan kembali tambang, Dedi menegaskan persoalan ini bukan sekadar soal pekerjaan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kualitas hidup masyarakat luas, khususnya di jalur Parungpanjang.

Menurutnya, aktivitas tambang sebelumnya menimbulkan dampak panjang bagi warga, mulai dari kemacetan ekstrem hingga gangguan kesehatan.

"Yang dipikirkan adalah jalur Parungpanjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga, yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit," katanya.

Ia menggambarkan penderitaan warga yang harus pulang larut malam, akibat kemacetan, hingga dampak kesehatan yang bahkan berujung kematian.

Pemerintah, kata dia, telah menangani sebagian dampak tersebut, termasuk santunan bagi korban dan pembangunan infrastruktur hingga perbatasan Banten.

Di tengah kebuntuan, sejatinya Pemprov Jabar sebenarnya telah menawarkan solusi alternatif, dengan mengalihkan pekerja tambang, khususnya buruh kasar, menjadi tenaga kebersihan di bawah DBMPR.

Dengan upah harian tambang yang hanya berkisar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu tanpa jaminan sosial, skema ini dinilai lebih layak dan aman. Namun, solusi tersebut hingga kini belum berjalan karena terkendala data.

"Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya enggak ada yang mau ngasih," ungkapnya.

Dedi menegaskan, keputusan membuka kembali tambang tidak bisa dilakukan terburu-buru. Ia memilih menahan diri dari pertemuan dengan pengusaha tambang, demi menjaga integritas dan memastikan seluruh keputusan berbasis sistem yang tengah disusun.

Menurutnya, membuka tambang tanpa solusi jalur distribusi hanya akan memicu konflik baru di Parungpanjang.

"Kalau lewat Parungpanjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parungpanjang, demo lagi. Kan ini harus diambil jalan tengah, bagaimana kedua-duanya berjalan," tegasnya. (muu)