Komisi XI DPR RI Sebut Persatuan dan Kesatuan Bangsa Modal Utama Hadapi Gunacangan Ekonomi Global

Jakarta, tvOnenews.com - Kondisi ekonomi Indonesia belakangan ini tengah menghadapi tekanan usai nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat hingga penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Hal itu berbanding terbalik dengan sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal I 2026 yang mencatatkan keberhasilan dengan capaian 5,61 persen terbilang terbaik pada 10 tahun terakhir.

Merespons hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah menilai penting untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa guna menghadapi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat ketidakpastian global. 

“Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki pertumbuhan cepat.
Ketika ekonomi suatu negara naik, yang diperebutkan bukan cuma pasar domestik, akses bahan mentah, jalur logistik, pengaruh politik, kontrol teknologi dan aliansi regional,” kata Najib kepada awak media, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Najib mengungkapkan Indonesia saat ini juga mempunyai nilai strategis karena memiliki tiga hal sekaligus. 

Nilai strategis yang dimaksud berupa populasi besar, sumber daya alam seperti nikel, batubara, sawit,  hingga posisi maritim strategis mulai dari ALKI, Selat Malaka hingga jalur Indo-Pasifik.

Baca Juga

AS Kembali Bombardir Iran, Trump Klaim Iran Langgar Gencatan Senjata

“Jadi jika ekonomi tumbuh stabil, Indonesia makin penting dalam peta persaingan antara United States, China, dan kekuatan regional lain,” jelasnya.

Najib menuturkan adanya bentuk gangguan yang paling realistis terhadap Indonesia yang dinilainya bukanlah hanya invasi. 

Pasalnya, Najib menyebut bahwa Indonesia kerap mengalami gangguan non konvensional.

“Misalnya tekanan  ekonomi seperti hambatan dagang, kampanye boikot komoditas, manipulasi harga komoditas ekspor hingga relokasi investasi ke negara pesaing. Indonesia sangat bergantung pada ekspor komoditas. Jika harga energi terguncang, efeknya cepat terasa pada fiskal dan rupiah,” kata Najib.

Najib menjelaskan adanya gangguan non konvensional lainnya seperti intervensi informasi baik disinformasi media sosial, pembelahan isu agama, suku, penggiringan opini anti-pemerintah dan sentimen pasar lewat rumor.

Tak hanya itu, kata Najib, perebutan elite dan kebijakan juga kerap menjadi faktor gangguan birokrasi hingga kebijakan strategis.

“Tujuannya bukan menjatuhkan negara secara militer, tetapi membuat keputusan ekonomi tersendat. Targetnya ialah memastikan kebijakan Indonesia tetap menguntungkan kepentingan mereka,” jelas Najib.