Dapat Surat Protes, Purbaya Pastikan Pemerintah Tak Akan Ganggu Bisnis China Asal Legal

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait surat keluhan yang dilayangkan sejumlah perusahaan asal Tiongkok kepada Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah sorotan soal iklim investasi yang dinilai makin berat, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mengusik pelaku usaha asing selama mereka menjalankan bisnis sesuai hukum di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons kabar adanya surat dari investor Tiongkok yang mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap membebani operasional usaha mereka di Tanah Air.

“Saya juga denger-denger ada, kalau terkait dengan tindakan ilegal ya mereka harus ikut UU sini, kalau mereka lakukan sesuai legal mereka juga tahu,” ujar Purbaya kepada awak media di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (14/5/2026).

Purbaya menegaskan, Indonesia tetap terbuka bagi investasi asing, termasuk dari Tiongkok. Namun, ia mengingatkan seluruh perusahaan wajib tunduk terhadap aturan hukum nasional dan tidak bisa menjalankan aktivitas di luar ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk menghambat bisnis asing selama operasional mereka berjalan secara sah. Penindakan, kata Purbaya, hanya akan dilakukan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hukum atau menjalankan praktik ilegal.

Baca Juga

Lima Calon Manajer KDMP Meninggal Saat Sesi Latsarmil, Ini Respons Presiden Prabowo

“Saya kan pernah diskusi sama dubes China di sini, bahwa kita nggak akan ganggu bisnis siapapun di sini, asal mereka lakukan dengan legal. Kalau ilegal kita akan tindak,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan asal Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia mengirim surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Surat itu juga ditembuskan kepada Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia serta dikirim atas nama perusahaan investasi China bersama Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia.

Dalam surat tersebut, para investor menyoroti serangkaian kebijakan pemerintah yang dinilai mulai menekan dunia usaha. Mereka mengeluhkan kenaikan pajak, pemangkasan kuota nikel, hingga pengetatan aturan tenaga kerja asing yang disebut memicu ketidakpastian di sektor industri.

Meski demikian, para investor Tiongkok itu mengaku masih optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Hanya saja, mereka menilai arah kebijakan pemerintah belakangan ini mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan investasi dan stabilitas usaha di masa depan. (agr/ree)