KDM Beberkan 3 Faktor Penyebab Utama Membuat Nasib Buruh Perkebunan BUMN Jadi Prihatin

"Dengan upah ini diharapkan dalam jangka panjang perkebunan menjadi kokoh, tapi masyarakatnya bisa mendapat upah yang cukup dari pemerintah provinsi," ucapnya.

Selain itu, Pemprov Jawa Barat juga berencana memperbaiki rumah-rumah lama milik pekerja perkebunan menjadi rumah panggung yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai homestay untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

"Metik tehnya boleh hanya Rp 30.000, tetapi dia mendapat setiap waktu ada kunjungan ke daerah-daerahnya, mereka nginep dalam homestay-homestay yang milik karyawan yang itu dirubah oleh pemerintah provinsi sehingga dia mendapat tambahan penghasilan," jelasnya.

KDM menilai selama ini terjadi ironi di kawasan perkebunan, di mana industri pariwisata berkembang dan melahirkan keuntungan besar, namun masyarakat perkebunan justru tetap hidup dalam kondisi marginal.

"Karena bagaimanapun ada dua hal yang harus menjadi bahan perhatian kita. hutan harus terjaga, perkebunan harus terkelola, tapi rakyat harus sejahtera," pungkasnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menaruh perhatian terhadap kawasan Puncak Cianjur yang selama ini dimanfaatkan sebagai area budidaya sayuran. Ia meminta para petani untuk tidak lagi mengolah lahan sayur di kawasan lereng maupun tebing, dan mengajak mereka beralih menanam tanaman keras.

Baca Juga

KDM Kejutkan Pasangan Disabilitas Rungu saat Menikah di KUA, Deru: Iya Kaget

Bahkan, Gubernur Jawa Barat tersebut menawarkan bantuan sebesar Rp 2 juta per bulan kepada petani sayur yang bersedia mengganti tanaman mereka dengan tanaman keras seperti kopi maupun pepohonan lainnya di lahan garapan masing-masing. Menurut Dedi, ajakan mengganti jenis tanaman di kawasan lereng dan tebing itu dilakukan sebagai langkah menjaga kelestarian lingkungan.

"Petani sayur akan diminta menanam pohon keras. Sebelum masa tumbuh hingga empat tahunan, mereka akan menerima biaya Rp 2 juta per bulan dari anggaran Pemprov Jabar," kata KDM.

KDM juga sampaikan, bahwa insentif Rp 2 juta per bulan tersebut dinilai lebih besar dibanding penghasilan para petani saat ini yang rata-rata hanya sekitar Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu per hari. Ia menjelaskan, nantinya setiap petani akan mengelola lahan seluas sekitar satu sampai dua hektare.

Menurut Dedi, program serupa sebenarnya sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah Jawa Barat, seperti kawasan perkebunan teh di Subang, kaki Gunung Ciremai, hingga Bandung Utara. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mengurangi potensi bencana di daerah hulu.