OJK Buka Suara soal Kredit Bunga 5 Persen Ala Prabowo, Bank Diminta Waspada Risiko Gagal Bayar

Jakarta, tvOnenews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang meminta bank-bank pelat merah menyalurkan program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen dan tenor satu tahun.

Di tengah dorongan pemerintah memperluas akses pembiayaan murah bagi masyarakat kecil, OJK mengingatkan perbankan agar tidak mengabaikan risiko kredit dan kesehatan industri keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan, program kredit rakyat yang diinisiasi pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan positif untuk menggerakkan ekonomi nasional sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok yang belum terjangkau layanan perbankan.

“Pemerintah senantiasa bertujuan menghadirkan berbagai program yang berdampak positif dalam menggerakkan perekonomian nasional,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2026).

Menurut OJK, skema kredit bunga rendah tersebut dapat menjadi peluang bisnis jangka panjang bagi perbankan apabila dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan.

“Program Kredit Rakyat yang diinisiasi Pemerintah dinilai sangat baik, dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan,” jelasnya.

Baca Juga

KPK Diingatkan Soal Perkembangan Kasus CSR BI-OJK, Dua Tersangka Belum Ditahan

Meski demikian, OJK menegaskan bank tidak boleh gegabah dalam menyalurkan kredit murah hanya demi mengejar target program pemerintah. Industri perbankan tetap diminta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko agar program tidak berubah menjadi beban kredit macet di kemudian hari.

“Mempertimbangkan hal tersebut, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank,” kata Dian.

OJK juga mulai mengantisipasi potensi tekanan terhadap kualitas aset perbankan apabila penyaluran kredit dilakukan tanpa mitigasi yang kuat.

Karena itu, regulator meminta bank memperketat pengawasan internal dan melakukan stress test secara berkala untuk mengukur ketahanan modal di tengah berbagai kemungkinan kondisi ekonomi.

“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” ujarnya.

Selain menjaga ketahanan modal, perbankan juga diwajibkan tetap membentuk pencadangan yang cukup guna mengantisipasi risiko gagal bayar dari debitur.

OJK menegaskan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit tetap tidak boleh ditinggalkan, termasuk dengan menerapkan prinsip 5C yakni Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy dalam proses analisis kredit.

“Selain itu, bank juga diminta melakukan pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengantisipasi potensi kerugian kredit, serta tetap menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga,” jelas Dian.

OJK memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan agar program kredit rakyat berbunga rendah tersebut tetap berjalan sehat, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sektor keuangan nasional.

“OJK juga akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” tutupnya. (agr/muu)