Dedi Mulyadi Kena Semprot DPRD! Perayaan Milangkala Tatar Sunda Disebut Tak Sesuai Sejarah, Pemprov Jabar Diminta Tanggung Jawab

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi terkait perayaan Milangkala Tatar Sunda menuai kritik pedas dari parlemen. 

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai rangkaian acara yang digelar pada 2-18 Mei 2026 tersebut tidak memiliki landasan sejarah yang kuat atau ahistoris.

Dalam sidang Paripurna DPRD Jabar pada 11 Mei 2026 yang dihadiri langsung oleh Dedi Mulyadi, Maulana menegaskan bahwa klaim sejarah di balik acara tersebut sangat meragukan. 

Meski merujuk pada peristiwa tahun 669 Masehi, tidak ada dasar jelas mengapa perayaan harus berlangsung selama 16 hari dengan rute yang dimulai dari Sumedang dan berakhir di Kota Bandung.

Kritik ini muncul karena Maulana menganggap narasi yang dibangun pemerintah bisa menyesatkan pemahaman publik. 

"Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat. Dan pemerintah wajib memperbaiki itu," tegas Maulana di Bandung, Jumat (15/5).

Baca Juga

Alasan Dedi Mulyadi Minta Mahkota Binokasih dan Prasasti Batutulis Segera Dikaji Secara Ilmiah

Persoalan anggaran juga menjadi sorotan utama. Maulana mempertanyakan transparansi penggunaan dana pajak rakyat yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp2,7 miliar hanya untuk empat kabupaten. 

Ia meragukan klaim pemerintah yang menyebut acara tersebut tidak menggunakan APBD, padahal masuk dalam perencanaan resmi. Hal ini dinilai berpotensi menabrak UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Lalu bagaimana dengan lima kabupaten/kota lainnya, apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri?" cetusnya mempertanyakan sumber pendanaan di wilayah lain.

Selain masalah sejarah dan uang, Maulana menilai perayaan megah tersebut menunjukkan kurangnya rasa empati Dedi Mulyadi dan jajarannya terhadap kondisi sosial masyarakat. 

Di saat warga masih berjuang melawan kemiskinan dan pemulihan pascabencana, pemerintah justru dianggap terlalu fokus pada seremonial.

"Seharusnya pemerintah (provinsi) fokus memperbaiki diri di hadapan dokumen penilaian satu tahun sebelumnya, yaitu LKPJ," ujar Maulana.

Sebagai solusi, politisi tersebut mendesak agar Milangkala Tatar Sunda dihentikan sementara untuk dievaluasi oleh para ahli sejarah. 

Ia menyarankan agar anggaran dialihkan untuk menyusun buku sejarah Sunda yang autentik sebagai bahan ajar di sekolah agar kecintaan terhadap budaya tidak didasari oleh subjektivitas semata.