Respons Tegas Dedi Mulyadi usai Menuai Kritikan karena Bongkar Pedagang Kaki Lima di Trotoar: Kembalikan Hak Pejalan Kaki
- YouTube biroadpimjabar
Jakarta, tvOnenews.com- Gubernur Dedi Mulyadi merespons kritikan, setelah ia menindak tegas Pedagang kaki lima (PKL) beberapa waktu lalu.
Dedi Mulyadi yang disapa KDM itu menjawab kritikan, tindakan tegasnya bagian dari program yang tengah ia fokuskan bersama Pemerintah Daerah.
Dalam keterangannya, ia mengaku memahami kekecewaan masyarakat atas kebijakan pembongkaran lapak PKL di trotoar.
- YouTube biroadpimjabar
“Saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya. Kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah berada dalam posisi disukai semua,” katanya, dikutip dari bapendajabar, Kamis (21/5).
Gubernur Jabar tersebut pun menegaskan, penertiban dilakukan bukan untuk mempersulit pedagang, melainkan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki.
Di tengah pro dan kontra penertiban pedagang kaki lima itu, Dedi juga menyampaikan Pemprov dan Pemda sudah mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kondisi ekonomi para pedagang.
- tvOnenews.com/Syifa Aulia
"Pedagang kaki lima memang mencari nafkah untuk keluarga, tetapi trotoar bukan untuk pedagang kaki lima. Hak pejalan kaki harus diberikan, hak yang punya toko juga harus terlihat dari depan,” tegas Dedi Mulyadi.
"Tapi ini pertimbangan ekonomi dan kemanusiaan. Siklus ekonominya harus tetap berjalan sebelum mereka mendapat pekerjaan atau usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum,” pesannya.
Dengan situasi ini, KDM menegaskan agar pihak yang berdampak lebih bijak. Sebab pihaknya juga, sudah mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kondisi ekonomi para pedagang.
Bahkan dalam aksinya yang ia unggah di Youtube dan Instagram pribadinya. Dedi Mulyadi sudah memberikan bantuan langsung berupa dan dan bantuan kerja.
"Kalau saya harus memberi miliaran rupiah tentu tidak mungkin juga, karena kemampuan keuangan kita terbatas,” tegas KDM.
"Ia terus menjaga pemerintah untuk konsisten menjalankan amanahnya sebagai pemimpin daerah, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Dedi sudah menawarkan solusi nyata pertama jaminan lapangan pekerjaan baru bagi para pedagang yang terdampak pembongkaran lapak.
"Langkah ini diambil agar Kota Bandung menjadi lebih bersih dan rapi, sementara di sisi lain rakyat kecil tetap memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang jauh lebih baik dan pasti demi mengatasi kemiskinan," katanya, dikutip dari laman Jabarprov.
"Pemerintah harus mengefisiensikan anggaran untuk dialokasikan langsung pada pekerjaan riil yang menyentuh masyarakat,” pesan Kang Dedi Mulyadi yang disapa KDM itu.
Kedua menawarkan program alih profesi kepada para pedagang, seperti menjadi petugas kebersihan kota di bawah pengelolaan pemeliharaan fasilitas jalan provinsi.
Sehingga dengan program ini, para mantan pedagang bisa dapat kepastian penghasilan harian yang disesuaikan dengan standar upah minimum kota (UMK).(klw)
Load more