Warga Pati Kembali Bergejolak, Kini Tolak PBJT yang Dinilai Memberatkan Saat Ekonomi Sulit

Pati, tvOnenews.com - Masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali dibuat gaduh oleh kebijakan perpajakan daerah. Setelah sebelumnya polemik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memicu aksi demonstrasi besar-besaran, kini warga kembali menyoroti rencana penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Rencana penetapan PBJT oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memunculkan penolakan dari sebagian warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi memberatkan pelaku usaha maupun masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Situasi ini membuat isu pajak kembali menjadi perhatian publik di Pati. Sejumlah warga menilai kebijakan tersebut muncul di saat daya beli masyarakat masih melemah dan pelaku usaha tengah berupaya bertahan.

PBJT Dinilai Memicu Konflik Baru

PBJT merupakan salah satu jenis pajak yang direncanakan diterapkan Pemkab Pati untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak tersebut dikenakan pada sejumlah sektor usaha, seperti makanan dan minuman, hotel, hiburan, hingga listrik.

Namun, rencana tersebut justru memicu resistensi di tengah masyarakat. Warga yang menolak menganggap penetapan PBJT sebagai beban tambahan yang berpotensi menekan kondisi ekonomi rakyat kecil.

Baca Juga

Kepala MTs Islam Wangunrejo Pati Bantah Dua Jari Siswa Putus Akibat Bullying

AMPB bahkan menyebut kebijakan itu sebagai bentuk pungutan yang tidak tepat diterapkan di tengah situasi ekonomi yang masih sulit. Penolakan tersebut pun memperlihatkan masih adanya ketegangan antara masyarakat dan pemerintah daerah terkait kebijakan perpajakan.

Kondisi itu semakin memperdalam perdebatan di tengah publik. Sebagian warga menilai pemerintah terlalu fokus mengejar pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat secara menyeluruh.

Sektor yang Terdampak PBJT

Beberapa sektor usaha yang disebut akan masuk dalam objek PBJT antara lain:

• Usaha makanan dan minuman

• Hotel dan penginapan

• Tempat hiburan

• Penggunaan listrik tertentu

Muncul kekhawatiran bahwa penerapan pajak tersebut akan berdampak langsung terhadap harga layanan dan barang yang diterima masyarakat.

Penolakan Pajak Bukan Pertama Kali Terjadi di Pati

Penolakan terhadap kebijakan pajak sebenarnya bukan kali pertama terjadi di Kabupaten Pati. Sebelumnya, daerah tersebut sempat diguncang demonstrasi besar terkait kenaikan PBB-P2 tahun 2025.