Izin Tambang Masih Dikaji KDM, Bupati Bogor Kekeuh Tetap Bangun Jalan Cigudeg-Rumpin
- ANTARA
Kabupaten Bogor, tvOnenews.com - Proyek pembangunan jalan tambang di wilayah Bogor Barat tetap dilanjutkan meski Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengkaji keberlangsungan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. .Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Selasa, mengatakan pembangunan jalan tersebut tetap memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun nantinya aktivitas tambang tidak kembali dibuka oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kalaupun tidak jadi dibuka dan ditutup oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jalan tersebut akan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Cigudeg sampai dengan Rumpin. Jadi pada saat kita membangun jalan, tidak ada ruginya untuk siapapun. Keuntungannya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Bogor bagian barat," kata Rudy.
Menurut Rudy, jalan yang dibangun bukan merupakan jalan khusus yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan perusahaan tambang, melainkan jalan kelas kabupaten yang dapat dimanfaatkan seluruh angkutan barang dan masyarakat.
"Kami tidak membangun jalan yang hanya bisa dilewati pertambangan. Kami membangun jalan kelas kabupaten yang mana seluruh angkutan barang dan angkutan tambang bisa melalui jalur tersebut," ujarnya.
Ia mengatakan apabila Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mengizinkan aktivitas pertambangan beroperasi, maka seluruh angkutan tambang nantinya wajib menggunakan jalur tersebut.
Namun demikian, Rudy menegaskan kewenangan untuk membuka atau menutup kembali aktivitas pertambangan berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kewenangan untuk dilakukan operasional kembali tidak ada pada Pemerintah Kabupaten Bogor. Maka kami menunggu sepenuhnya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," katanya.
Di sisi lain, Pemkab Bogor tetap melanjutkan tahapan pembangunan jalan tersebut yang saat ini telah memasuki proses penetapan lokasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Rudy menjelaskan rencana pembangunan jalan tambang telah masuk tahap perencanaan sejak 2025 dan pada tahun ini difokuskan pada proses administrasi pengadaan lahan.
"Kalau administrasinya selesai di tahun 2026, sekarang sedang proses penetapan lokasi. Penetapan lokasi harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Setelah penetapan lokasi diterbitkan, pemerintah daerah akan melanjutkan proses appraisal lahan sebagai dasar pembebasan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tersebut.
Load more