Rupiah Terpuruk Rp17.926, Pemerintah Didorong Percepat Hilirisasi untuk Menopang Fondasi Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Pelemahan rupiah yang terus mendekati level Rp18.000 per dolar AS dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Di tengah tekanan nilai tukar, pemerintah didorong memperkuat daya beli masyarakat, menjaga pasokan barang, dan mempercepat hilirisasi untuk menopang fondasi ekonomi nasional.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 10.13 WIB, Rabu (3/6/2026), rupiah melemah 0,49 persen ke level Rp17.926 per dolar AS. Tekanan terhadap mata uang RI itu terjadi di tengah kombinasi sentimen global dan tantangan ekonomi domestik yang masih membayangi.

Pengamat Pasar Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga melalui perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

“Dari dalam negeri sendiri ya kita melihat bahwa pemerintah itu harus menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” kata Ibrahim saat dihubungi, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, stabilitas tersebut hanya bisa dicapai apabila pemerintah mampu menjamin ketersediaan barang di pasar, terutama komoditas impor yang saat ini menghadapi tekanan harga akibat pelemahan rupiah.

Baca Juga

Tak Lagi Jadi Pelengkap, Presiden Prabowo Dinilai Mulai Jadikan Sektor Kelautan Pilar Ekonomi RI

“Ya dengan cara apa? Dengan cara memastikan ketersediaan pasokan barang, terutama adalah barang-barang impor ya yang relatif lebih mahal, ini harus bisa dijaga ya ketersediaannya,” ujarnya.

Selain menjaga pasokan, Ibrahim menilai pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Langkah tersebut dianggap penting untuk menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kemudian menyalurkan bantuan sosial ya berupa bansos yang tepat sasaran, serta memberikan stimulus konsumsi dan subsidi bagi masyarakat. Itu yang pertama,” katanya.

Namun, menurut Ibrahim, upaya jangka pendek tersebut harus dibarengi dengan strategi jangka panjang melalui penguatan sektor riil dan percepatan hilirisasi industri. Ia menilai pemerintah perlu mempercepat industrialisasi agar ekonomi tidak terus bergantung pada konsumsi semata.

“Kemudian yang kedua adalah penguatan sektor riil dan hilirisasi. Kita harus tahu bahwa pemerintah harus mendorong industrialisasi dan ekonomi biru,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui agenda tersebut tidak mudah diwujudkan. Salah satu kendalanya adalah melemahnya investasi yang menjadi salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi.

“Nah, ini yang sangat sulit sekali sampai sekarang karena apa kita lihat bahwa pembentukan pertumbuhan ekonomi itu 50 persen dari daya beli masyarakat ya baru di situ baru investasi,” kata Ibrahim.

Ia menilai perlambatan investasi membuat agenda hilirisasi dan penguatan sektor riil menghadapi tantangan yang semakin berat.

“Nah, investasi itu sangat menurun ya sehingga penguatan sektor riil dan hilirisasi ini sangat berat sekali ya dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Meski demikian, Ibrahim menegaskan pemerintah tetap harus menjalankan agenda transformasi ekonomi secara konsisten, termasuk memperkuat sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Tetapi kita harus optimis bahwa mendorong industrialisasi dan ekonomi biru ya serta meningkatkan produktivitas sektor utama ya seperti pertanian menuju swasembada pangan ini harus dilakukan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang ada saat ini masih menghadapi persoalan sinkronisasi antarsektor sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih kuat.

“Walaupun kita lihat banyak hal-hal yang ya tidak ini ya, tidak sinkron, tetapi pemerintah harus melakukan penguatan sektor riil dan hilirisasi,” ujar Ibrahim. (agr/muu)