Ratusan SPPG MBG Setop Sementara, Kepala BGN NTB Bantah Penyebabnya Karena Pergantian Pucuk Piminan

Jakarta, tvOnenews.com - Sebanyak ratusan dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) setop sementara di di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sontak, hal ini langsung menyedot perhatian publik hingga membuat Kepala BGN Regional NTB Eko Prasetyo angkat bicara.

Seperti kabar yang beredar, layanan MBG ini mandek dalam beberapa hari terakhir lantaran dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum cair ke rekening pengelola. Adapun dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang setop sementara sebanyak, 195 dapur.

Akibat anggaran tersendat, ratusan ribu penerima manfaat terpaksa gigit jari karena tidak menerima distribusi makanan seperti biasanya. 

Kemudian, BGN Regional NTB memastikan kendala ini murni masalah teknis pencairan anggaran dari pusat.

"Jadi memang tidak operasionalnya itu menunggu pencairan dana. Hari ini ada pencairan lagi, nanti berprogres, nanti hari ini ada pencairan lagi, nanti akan segera, kami optimalkan semua," ungkap Kepala BGN NTB, Eko Prasetyo, saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026).

Bahkan ia ceritakan, proses pencairan dana diawali dengan penarikan data SPPG dari sistem pada pekan sebelumnya sebelum dicairkan bertahap. 

Baca Juga

DPR Desak Kepala BGN yang Baru Beri Kepastian Nasib Mitra yang Telanjur Bangun SPPG

Namun, hingga awal pekan ini, masih ada ratusan dapur yang belum menerima transferan dana sehingga tidak bisa memproduksi makanan.

"Itu belum ada komunikasi sih dari pusat ya, itu dananya pusat itu, kalau terkait dananya. Tetapi, kali ini kendala teknis saja, biasa," jelas Eko.

Eko membantah keras isu yang mengaitkan mandeknya operasional dapur MBG ini dengan pergantian pucuk pimpinan di BGN beberapa waktu lalu. Menurutnya, roda organisasi BGN di pusat maupun daerah tetap berjalan normal.

"Ini beda konteks. Konteks permasalahan ini kendala teknis. Tidak ada hubungan terkait pergantian ke pucuk pimpinan," beber Eko.

Eko juga menegaskan para pengelola dapur atau mitra sama sekali tidak diperbolehkan mencari pinjaman atau menggunakan dana talangan demi mengakali keterlambatan.

"Tidak boleh ditalangi atau menggunakan pembayaran tempo. Tidak diperkenankan," tutur Eko.

Eko mengungkapkan telah melaporkan seluruh data SPPG yang belum menerima transferan agar segera ditindaklanjuti BGN saat hari kerja.

"Sudah kita laporkan semua. Sejak hari Sabtu ini akan diprosesin balik. Karena Sabtu-Minggu kan bank libur, jadi diprosesnya hari kerja," jelas Eko.

Ketua Satuan Tugas Program MBG NTB, Fathul Gani, memastikan tidak ada jual beli titik pendirian SPPG di wilayahnya. Penjualan titik pendirian SPPG ini sempat mencuat imbas eks Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap Kejagung pada Rabu (3/6/2026).

"Dengan penangkapan eks Kepala BGN itu dipastikan operasional MBG tidak terganggu. Adanya dugaan penjualan titik SPPG ini kan masih dugaan," ucap Asisten I Setda NTB ini.

Gani menyampaikan dugaan penjualan titik pendirian SPPG itu butuh pembuktian. Dengan penangkapan kepala BGN ini, diharapkan dugaan kasus jual beli titik SPPG ini juga bisa terang benderang, termasuk di NTB.

"Kita tunggu saja proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan ya. Kalau belum, kan kita juga belum bisa tahu ada atau tidak," jelas Gani.

Berikut rincian 195 dapur SPPG di NTB yang berhenti beroperasi sementara.

1. Kabupaten Lombok Timur 44 dapur
2. Kabupaten Lombok Tengah 42 dapur.
3. Kabupaten Bima 40 dapur.
4. Kabupaten Lombok Barat 30 dapur.
5. Kabupaten Lombok Utara 14 dapur.
6. Kota Mataram 8 dapur.
7. Kota Bima 6 dapur.
8. Kabupaten Sumbawa Barat 5 dapur.
9. Kabupaten Dompu 4 dapur.
10.Kabupaten Sumbawa 2 dapur. (aag)