Pelemahan Rupiah Tekan Biaya Impor Kedelai, Pemerintah Pantau Risiko Kenaikan Harga Tempe

Jakarta, tvOnenews.com - Pelemahan nilai tukar rupiah memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas harga pangan berbasis impor, terutama kedelai yang menjadi bahan baku utama tahu dan tempe.

Pemerintah mengakui tengah memantau secara intensif potensi dampak kenaikan biaya impor agar tidak berujung pada lonjakan harga di tingkat konsumen.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Kementerian Perdagangan saat ini sedang melakukan pengecekan mendalam untuk memastikan apakah kenaikan harga yang mulai dikeluhkan pelaku usaha tahu dan tempe berkaitan langsung dengan pelemahan rupiah atau dipicu faktor lain.

“Ya, kita ini ya, terus memantau, masalahnya apakah karena harga impornya ya? Tapi kita terus menjaga pasokannya harus stabil. Tapi kita nanti lakukan pengecekan, jangan sampai naik terus ini ya,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (9/6/2026).

Sumber :

• Abdul Gani Siregar/tvOnenews.com

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran para perajin tahu dan tempe yang menghadapi tekanan biaya produksi akibat harga kedelai impor yang berpotensi semakin mahal seiring pelemahan mata uang domestik.

Baca Juga

KAI Tidak Jadi Impor KRL Bekas dari Jepang, Dirut: Buat Rakyat Harus yang Baru

Meski demikian, Budi mengaku hingga saat ini Kemendag belum menerima laporan resmi terkait dampak yang dirasakan para pelaku usaha. 

Namun pemerintah memastikan ketersediaan pasokan kedelai tetap menjadi prioritas utama karena kebutuhan nasional hampir sepenuhnya bergantung pada impor.

“Belum, belum, belum ya. Nanti kita lihat, karena kedelai kan impor semua ya. Jadi kita ya, ketersediaannya harus kita jamin ya. Dan nanti kita, apa namanya? Usahakan agar tidak semakin naik ya, jadi tempe juga bisa dikonsumsi dengan baik ya,” tuturnya.

Di tengah keluhan masyarakat mengenai mahalnya harga tahu dan tempe, Budi menegaskan bahwa kedua produk tersebut tidak termasuk dalam kelompok kebutuhan pokok yang secara rutin masuk pemantauan harga pemerintah.

“Tempe tahu itu kan tidak termasuk kebutuhan pokok yang dipantau ya. Jadi yang dipantau di luar itu,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah tetap mengawasi pergerakan harga pangan secara keseluruhan, khususnya komoditas yang masuk dalam skema Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menurut Budi, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan distribusi dan pasokan berjalan lancar untuk menekan kenaikan harga di pasar.

“Tapi kalau harga-harga kebutuhan pokok kan ada yang di atas HET, ada juga yang di bawah HET. Terus untuk yang di atas HET, kita terus menjamin supaya distribusi dan pasokannya lancar yang di atas HET,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga menjalankan strategi penyerapan stok ketika harga komoditas tertentu justru jatuh di bawah harga acuan. Langkah ini dilakukan untuk melindungi produsen sekaligus menjaga keseimbangan pasar.

“Kalau yang di bawah HET kan kemarin misalnya telur, itu kan harganya murah ya. Kita kerja sama dengan, koordinasi dengan Bapanas untuk menyerap telur, terutama kemarin yang ada di Blitar, dan itu sudah dilakukan,” tandas Budi. (agr/muu)