Hima Persis Minta Pemerintah Jamin Stok di Tengah Kenaikan Harga BBM NonSubsidi

Jakarta, tvOnenews.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) meminta pemerintah menjamin ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh wilayah Indonesia serta memastikan tidak ada kenaikan harga pada BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Desakan tersebut disampaikan menyusul penyesuaian harga BBM nonsubsidi per 10 Juni 2026. Kenaikan harga terjadi pada Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 dari Rp12.900 menjadi Rp.17.000 per liter.

Ketua Bidang Ekonomi PP Hima Persis, Fakhrizal Lukman, menegaskan bahwa stabilitas harga dan pasokan BBM bersubsidi merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan kecil.

“BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar merupakan penopang aktivitas ekonomi rakyat. Kenaikan harga pada sektor ini akan berdampak langsung pada biaya transportasi, distribusi barang, harga kebutuhan pokok, hingga biaya produksi usaha kecil,” kata Fakhrizal, kepada wartawan, Kamis (11/6).

Menurutnya, dampak kenaikan BBM bersubsidi bersifat berantai dan berpotensi memicu tekanan inflasi yang semakin membebani masyarakat.

“Kami meminta pemerintah memberikan kepastian bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan. Kepastian tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi pelaku usaha dalam menyusun perencanaan ekonomi mereka,” ujarnya.

Baca Juga

Kenaikan Harga BBM Non Subsidi Berpotensi Efek Domino, Pemerintah Didesak Segara Lakukan Mitigasi

Selain persoalan harga, PP Hima Persis juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi BBM bersubsidi. Pemerintah dan Pertamina diminta memastikan pasokan tersedia secara memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Jangan sampai terjadi kelangkaan di daerah. Kelangkaan BBM pada akhirnya juga menjadi beban bagi rakyat karena memicu antrean panjang, pembatasan pembelian, hingga munculnya harga di atas ketentuan resmi,” tegas Fakhrizal.

PP Hima Persis memahami bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan mekanisme pasar. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perlindungan negara terhadap masyarakat melalui BBM bersubsidi.

PP Hima Persis menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan energi nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan memperkuat keadilan sosial.