Istana Pasang Target Perbaikan Tata Kelola MBG Selesai dalam Satu Bulan

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah memasang target satu bulan untuk mempercepat penataan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan indikasi pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan target waktu tersebut ditetapkan untuk mendorong seluruh pihak bekerja lebih cepat menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemukan dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya,” kata Prasetyo Hadi di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Meski demikian, Prasetyo menekankan proses pembenahan tidak boleh mengganggu operasional MBG yang saat ini telah berjalan di berbagai daerah. Pemerintah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap berlangsung sembari proses evaluasi dan perbaikan dilakukan secara paralel.

“Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, proses pengawasan dan perbaikan tidak hanya menyasar unit-unit yang bermasalah, tetapi juga dapur-dapur yang selama ini telah berjalan baik. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas layanan agar tidak mengalami penurunan.

“Dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,” katanya.

Prasetyo menjelaskan target satu bulan bukan berarti pemerintah baru akan bergerak setelah tenggat waktu tersebut berakhir. Sebaliknya, evaluasi dan perbaikan dilakukan setiap hari sambil terus memantau perkembangan di lapangan.

“Loh ya kan perbaikan itu kan setiap hari kan. Kita pasang target waktu itu untuk memacu kita bahwa ini kita harus kerja keras beneran sesegera mungkin harus selesai kan begitu,” ujarnya.

“Bukan berarti sudah satu bulan terus baru ngapain, enggak begitu juga kan gitu. Proses pengawasan, perbaikan itu kan monitoring itu kan setiap hari,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah pemerintah menemukan indikasi pembengkakan signifikan dalam jumlah titik SPPG yang berpotensi membebani anggaran negara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah lokasi dapur MBG meningkat jauh melampaui perencanaan awal.

“Pertama, misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, tambahan 6.877 titik tersebut berpotensi menimbulkan beban anggaran yang sangat besar. Dengan asumsi biaya operasional sekitar Rp6 juta per titik, pemerintah memperkirakan terdapat potensi pengeluaran tambahan lebih dari Rp1 triliun per bulan.

“Ya, laporan Bu Nanik tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu 1 bulan. Maka 1 bulan ada pengeluaran lebih 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, 12 triliun. Nah, ini yang yang, maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujar Zulhas. (agr/cmi)