Kenaikan BBM NonSubsidi di Tengah Ketidakpastian Global, PP Hima Persis Dukung Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi

Jakarta, tvOnenews.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tengah menjadi sorotan publik. 

Sejumlah pihak menyoroti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Kenaikan harga BBM ini pasti akan berdampak terhadap masyarakat yang sehri-hsri menggunakan Pertamax.

Kenaikan BBM nonsubsidi pada 10 Juni 2026 tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah riak dari gelombang besar yang berasal jauh dari dalam negeri: gejolak harga minyak mentah dunia yang dipicu memanasnya situasi geopolitik global.

Sepanjang awal tahun, harga minyak dunia bergerak liar. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah, termasuk gangguan terhadap lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, membuat pasar dihantui kekhawatiran terganggunya pasokan energi. 

Harga minyak internasional berfluktuasi tajam dari hari ke hari, naik-turun mengikuti perkembangan konflik. Bagi Indonesia, dinamika itu tidak berhenti di layar perdagangan global. 

Baca Juga

Pemerintah Impor Minyak Rusia Skema G2G, Bahlil: Jaga Cadangan Energi Nasional

Sebagian kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor, sehingga setiap kenaikan harga minyak dunia dan setiap pelemahan nilai tukar rupiah langsung menambah beban biaya pengadaan. 

Inilah yang akhirnya tercermin pada penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green, yang memang dirancang mengikuti harga keekonomian.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PP Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis), Sholahudin Hasan, mengatakan memahami akar persoalan adalah pijakan pertama sebelum menilai sebuah kebijakan.

Sumber :

• Istimewa

“Kita perlu jujur membaca peta persoalannya. Kenaikan BBM nonsubsidi hari ini bukan lahir dari keputusan yang dibuat semena-mena, melainkan buah dari ketidakpastian global yang berada di luar kendali kita bersama. Konflik geopolitik, gangguan pasokan, dan volatilitas harga minyak dunia adalah faktor yang nyata dan dirasakan banyak negara,” kata Sholahudin, kepada wartawan, Jumat (11/6/2026).

Ia menilai, langkah menahan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan yang tepat dan patut dijaga. Sebab, kelompok masyarakat rentan dan pelaku usaha kecil adalah pihak yang paling terdampak bila harga energi dasar ikut terkerek.

“Di sinilah ujian keberpihakan sebuah kebijakan. Ketika badai datang dari luar, negara harus menjadi pelindung bagi mereka yang paling rentan. Mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar adalah bentuk perlindungan itu, dan kami mendukung penuh pemerintah untuk tetap teguh pada pendirian ini,” ujarnya.