Bisa Hemat Anggaran Triliunan Rupiah, DPR Sepakat BGN Pangkas Penerima Manfaat MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan setuju dengan langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan memangkas jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, apabila merujuk pada tujuan adanya program MBG, maka tidak semua anak-anak harus mendapatkan MBG.

“Kalau kita mengacu pada tujuan awal dari program ini, yaitu memperbaiki kondisi anak-anak ya, kondisi gizi anak-anak, termasuk

mengurangi angka stunting, artinya tidak semua anak perlu diberikan makan, ya,” kata Charles dikutip Selasa (16/6/2026).

Politisi PDIP ini menuturkan penerima manfaat MBG sebaiknya difokuskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak dari keluarga desil 1 sampai desil 3.

Menurut Charles, memangkas jumlah penerima MBG bisa menghemat APBN hingga triliunan rupiah.

Baca Juga

Sekolah Negeri Tak Bisa Menolak MBG Sebagian, BGN Tegaskan Harus Satu Suara

“Kalau saya hitung tidak lebih dari 25 juta orang, ya. Sehingga, kalau misalkan jumlah penerima manfaatnya hanya 25 juta, bahkan let's say 30 juta, maka anggarannya mungkin tidak sampai Rp200 triliun,” katanya.

“Mungkin 100 triliun saja sudah cukup, dan ini akan sangat menghemat APBN kita, dan juga penerima manfaatnya pun akan jauh lebih terfokuskan kepada orang-orang yang memang membutuhkan,” lanjut Charles.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan pihaknya saat ini tengah mengevaluasi tata kelola, salah satunya akan memangkas penerima MBG.

Terkait hal ini, BGN telah berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan lembaga terkait.

“Menurut Kementerian Kesehatan intervensi gizi sebaiknya dilakukan, misal teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1000 hari pertama usia kelahiran itu volume otak bisa maksimal,” ujar Arum, dikutip Selasa (16/6/2026).

“Lalu sampai dengan dua tahun itu nanti

ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Bentuknya adalah pemenuhan gizi,” lanjutnya.

Untuk itu, BGN melakukan evaluasi penerima manfaat. Menurut Arum, siswa SMA kemungkinan akan dicoret dari daftar penerima MBG. Begitu juga bagi siswa SMP kategori sekolah mahal.

“Contoh misalnya lah SMA ya, mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMP yang apa ya, mungkin yang uang saku anak-anaknya saja sudah Rp100 ribu, Rp200 ribu, mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi,” jelas Arum. (saa/ree)