Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran Naik Jadi Rp107,2 Triliun untuk 2027, Ini Penjelasan Mensos

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memproyeksikan adanya kekurangan dana yang signifikan untuk menjalankan berbagai program prioritas pada tahun 2027. 

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pagu indikatif saat ini, yang berjumlah Rp84,71 triliun, dinilai tidak akan sanggup menopang seluruh mandat yang dibebankan kepada kementeriannya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6), pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp22,4 triliun. 

Jika permohonan ini dikabulkan, maka total anggaran Kemensos untuk tahun 2027 akan mencapai Rp107,20 triliun.

"Pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp84,71 triliun, secara teknis belum mampu memenuhi seluruh mandat tersebut. Ada gap yang nyata antara yang diperintahkan dengan apa yang kami bisa lakukan dengan pagu yang ada saat ini. Total gap yang kami usulkan untuk dipenuhi adalah Rp22.488.964.541.000 atau Rp22,49 triliun, jika disetujui maka total anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2027 menjadi Rp107,20 triliun," papar Mensos.

Kesenjangan anggaran ini terlihat jelas pada Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). 

Baca Juga

Sekolah Rakyat Masih Kekurangan Guru, Kemensos Buka Rekrutmen 5.000 Lebih Tahun Ini

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target yang ditetapkan adalah 400.000 keluarga penerima manfaat (KPM) per tahun. Namun, kapasitas anggaran yang tersedia saat ini hanya mampu membiayai 10.000 KK.

"Gap-nya hampir 40 kali lipat," tegas Saifullah Yusuf.

Persoalan serupa dialami program Sekolah Rakyat. Kemensos mencatat kekurangan dana sebesar Rp3,64 triliun untuk membiayai operasional lebih dari 100.000 siswa pada tahun 2027, meskipun program ini merupakan amanat langsung dari Perpres Nomor 120 Tahun 2025.

"Pagu Sekolah Rakyat R4,9 triliun, kurang dari Rp3,64 triliun untuk membiayai Rp100.000 lebih siswa yang bersekolah di tahun 2027. Padahal ini adalah mandat langsung Perpres Nomor 120 Tahun 2025 yang sekaligus sekarang terus berjalan dan mengalami suatu kemajuan-kemajuan yang patut dicatat sebagai bagian dari perjalanan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat," jelasnya.

Krisis anggaran paling krusial ditemukan pada pos bantuan untuk kelompok rentan. 

Gus Ipul menyayangkan fakta bahwa tidak ada alokasi dana sama sekali untuk bantuan berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal yang hidup dalam kemiskinan dalam rancangan pagu saat ini.

"Tidak ada satu rupiah pun dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin," pungkas Saifullah Yusuf. (ant/dpi)