Pembubaran Diskusi di UGM jadi Sorotan, Mahasiswa hingga Pengamat Menyayangkan

Jakarta, tvOnenews.com - Ricuhnya forum diskusi Kopdar Bareng Mas Dar yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada, Senin malam (15/6/2026), mendapat sorotan sejumlah pihak.

Acara diskusi tersebut dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Namun, forum tersebut berakhir dengan sangat tidak kondusif setelah sekelompok mahasiswa menggeruduk panggung dan memaksa acara dihentikan.

Pro dan kontra terkait pembubaran paksa yang dilakukan sejumlah mahasiswa itu pun mengemuka di ruang diskusi publik. Kelompok mahasiswa hingga pengamat menyayangkan insiden tersebut.

Merespons kejadian di UGM itu, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, melayangkan kecaman dan menyebutnya sebagai kemunduran serius dalam budaya demokrasi di Indonesia.

"Forum itu adalah ruang dialog yang sah, berizin, dan terbuka. Membubarkannya secara paksa bukan tindakan demokrasi. Itu tindakan yang justru membunuh demokrasi atas nama demokrasi. Ini kontradiksi yang berbahaya," kata Asip, Rabu (17/6/2026). 

Baca Juga

Titik Terang 8 Mahasiswa UGM yang Diamankan Pascademo: 7 Orang Sudah Dipulangkan, 1 Masih Butuh Perawatan

Asip mengklaim bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan kemampuan berargumen secara rasional, bukan sekadar melampiaskan sentimen. Menurutnya, kekuatan sejati gerakan mahasiswa selalu terletak pada kualitas argumen, bukan pada skala kegaduhan yang diciptakan.

"Jika mahasiswa yakin argumennya kuat, duduklah di depan pejabat itu, ajukan data, tanyakan yang tidak bisa mereka jawab. Itulah yang benar-benar membuat kekuasaan tunduk. Bukan botol yang dilempar, bukan panggung yang diduduki," ujarnya.

Asip kemudian juga menyoroti karakter aksi-aksi mahasiswa dalam beberapa hari terakhir yang dia nilai semakin jauh dari tradisi gerakan intelektual yang selama ini menjadi kekuatan moral mahasiswa Indonesia.

"Yang kita saksikan belakangan ini adalah aksi-aksi yang hadir tanpa kajian akademis yang matang, lemah dalam argumentasi, dan tidak memiliki agenda prioritas yang jelas. Tuntutannya berserakan ke mana-mana, seolah yang terpenting bukan substansinya, melainkan kegaduhannya," ujar Asip.

Menurut pandangannya, gerakan mahasiswa yang substansial selalu bisa dibedakan dari gerakannya yang dimobilisasi oleh kepentingan lain.  Perbedaan itu, kata Asip, terletak pada satu hal fundamental yaitu nalar.

"Gerakan mahasiswa yang berpihak pada rakyat lahir dari riset, dari keprihatinan yang terukur, dari tuntutan yang spesifik dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Yang kita lihat sekarang berbeda. Banyak aksi yang digerakkan oleh emosi, mudah terprovokasi, dan sangat rentan disusupi agenda yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat," tegasnya.

Asip lantas mempertanyakan apakah insiden GIK UGM merupakan tindakan spontan atau bagian dari pola yang lebih terorganisir.

"Membubarkan forum secara paksa seperti ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada pola, ada koordinasi. Kita perlu bertanya dengan jujur: siapa yang menggerakkan, dan untuk kepentingan siapa?" katanya.

Di sisi lain, Asip mengapresiasi sikap Wakil Menteri Pertanian (Wamentan( Sudaryono yang tetap memilih duduk bersila di aspal demi melanjutkan dialog meski telah dievakuasi dari panggung. Menurutnya, gestur itu justru menunjukkan siapa yang sesungguhnya lebih demokratis malam itu.

"Ironi terbesarnya adalah ini: pejabat yang diusir itu tetap mau duduk di aspal untuk berdialog, sementara mahasiswa yang mengusirnya memilih kekerasan. Siapa yang lebih mencerminkan semangat demokrasi? Publik bisa menilai sendiri," pungkas Asip.

Pengamat Sayangkan Pembubaran Paksa

Terpisah, Pengamat Politik Ayip Tayana menyayangkan kejadian di UGM pada Senin malam itu. Menurutnya, kampus seharusnya menjadi ruang dialog, dimana gagasan diuji dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara dan menjelaskan pandangannya. 

Dalam kesempatan itu, mahasiswa boleh saja marah dan mengajukan pertanyaan kritis pada pemerintah. Di sisi lain, pejabat publik juga harus menjawab dan menjelaskan pandangannya. Itulah guna dialog dalam kampus, namun hal itu justru tidak terjadi.

"Peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita. Forum yang menghadirkan Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko itu awalnya dimaksudkan sebagai ruang dialog antara pejabat publik dengan mahasiswa. Namun, suasana kemudian berubah, muncul teriakan, poster penolakan, dan tekanan yang membuat forum tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional tersebut. (rpi)