PDIP Kritik Bobby Nasution soal Kompensasi PLN, Gerindra dan Golkar Bela Gubernur Sumut
- Heri
Jakarta, tvOnenews.com - Aksi Gubernur Sumut Bobby Nasution mendatangi PLN Sumut beberapa waktu lalu menjadi perbincangan hangat. Bahkan politisi Gerindra dan Golkar mendukung langkah Bobby Nasution guna mendapatkan keadilan bagi rakyat yang terdampak pemadaman listrik bergilir.
"Ini kan ada yang dirugikan yakni masyarakat khususnya rakyat kecil. Apa yang dilakukan Gubernur soal kompensasi itu sudah tepat. Tinggal bagaimana PLN dan Kementerian terkait menetapkan soal kompensasi itu," ucap Anggota DPR RI Sugiat Santoso, dikutip Rabu (17/6/2026) malam.
Sugiat yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut itu menilai, langkah Bobby terbilang gercep karena menyahuti aspirasi rakyat yang meminta adanya kompensasi yang diberikan PLN kepada pelanggan yang dirugikan akibat pemadaman listrik.
Disinggung soal penilaian Anggota Fraksi PDIP DPR RI Deddy Sitorus yang menyebut Bobby sedang pencitraan, Sugiat mengatakan kegiatan politisi memang tidak terlepas dari pencitraan.
"Tapi saya nilai ini bukan semata pencitraan melainkan upaya mencari solusi atas aspirasi rakyat. Kurang tepat lah kalau ada orang yang mau berjuang untuk rakyat, malah dibilang pencitraan," kata Sugiat.
Terpisah, Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Sumut Maruli Siahaan juga mengapresiasi Gubsu menyahuti aspirasi masyarakat.
"Apa yang dilakukan Pak Gubernur Bobby Afif Nasution patut kita apresiasi. Dan ini langkah monumental yang terjadi di era Gubernur saat ini," kata Maruli Siahaan.
Maruli juga menyoroti kinerja PLN yang dinilai tidak profesional. Bahkan cenderung tidak belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya.
"Dan terkait kompensasi, saya pikir ini harus jadi solusi. Dan PLN harus berubah ke arah yang lebih baik," kata Maruli.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Perjuangan Deddy Sitorus menilai kedatangan Bobby ke PLN dianggap sebagai pemcitraan.
"Saya memang belum lihat beritanya. Tapi memang kan selalu Gubernur Sumut itu datang sebagai 'penguasa', bukan sebagai kepala daerah. Gubernur tidak bisa memaksa PLN membayar kompensasi pada pelanggan, ada aturannya soal itu. Sama seperti gak mungkin maksa gubernur bayar kompensasi karena rakyat mobilnya rusak karena jalan provinsi berlubang-lubang. Itu jelas untuk keperluan panggung dan pencitraan atau memang Gubernurnya gak paham," ujar Deddy, Senin (8/6/2026) lalu. (aag)
Load more