Angka PHK Jawa Barat Paling Tinggi se-Indonesia, Begini Respons Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Jakarta, tvOnenews.com - Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi secara nasional. Selama periode Januai hingga Mei 2026 sebanyak 23.470 pekerja terdampak PHK.

Gelombang PHK ini didorong oleh kenaikan produksi akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selain itu faktor penyerta lainnya adalah berbagai ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi masih optimis badai PHK yang melanda sejumlah sektor di Jabar, dapat diredam oleh tingginya investasi dan masifnya pembukaan kawasan industri baru.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, realisasi investasi Jawa Barat sepanjang 2025 mencapai Rp296,8 triliun, atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan.

Sumber :

• (ANTARA/Ricky Prayoga)

Capaian investasi 2025 itu naik 18,21 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka Rp251,14 triliun. Pencapaian itu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia.

Baca Juga

RUU Ketenagakerjaan Didesak Tak Hapus Aturan Jaminan PHK dan Uang Kompensasi Pegawai

Dedi Mulyadi mengungkapkan sejumlah kawasan industri di Jawa Barat kini bahkan sudah mulai membuka keran rekrutmen tenaga kerja seiring masuknya modal baru dan kesiapan beroperasinya sejumlah pabrik. 

Pria yang akrab disapa KDM ini optimis penyerapan tenaga kerja diproyeksikan-nya akan terjadi dalam skala besar pada tahun 2027.

"Rekrutmen tenaga kerja baru juga tinggi. Kawasan-kawasan industri sudah mulai rekrut sekarang. Sudah mulai jalan," ujar KDM di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (19/6/2026).

Ia menegaskan keyakinan tersebut didasarkan pada pemetaan berkala yang dilakukannya terhadap progres pembangunan fisik di sektor manufaktur dan industri strategis di Jawa Barat.

"Saya sudah tahu datanya. Banyak kawasan industri yang bangunannya sudah selesai dan siap beroperasi. Tinggi kok kebutuhan tenaga kerjanya," katanya.

KDM menilai daya tarik investasi Jawa Barat yang tetap kokoh di level tertinggi menjadi benteng pertahanan krusial dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi mesin pencetak lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Investasi dan arus industri ke Jawa Barat juga tinggi," ucapnya.

Kendati yakin pasar kerja kembali bergairah, Dedi memberikan catatan kritis mengenai ketatnya standarisasi industri global. 

Ia mengingatkan para pencari kerja lokal untuk terus mengasah kompetensi dasar agar tidak tersisih dalam proses kurasi korporasi.

Menurutnya, daya saing sumber daya manusia (SDM) Jabar pada dasarnya mumpuni, namun seringkali tersandung masalah konektivitas dan kesiapan sistem.

"Sebenarnya daya saing sumber daya manusia kita cukup. Urusan tenaga kerja juga berkaitan dengan konektivitas dan kesiapan mengikuti sistem yang ada," tuturnya.

Ia mencontohkan, banyak komoditas pencari kerja yang justru gugur pada tahapan awal seleksi akibat mengabaikan kemampuan fundamental yang menjadi prasyarat mutlak dunia kerja.

"Seleksi tenaga kerja itu kadang-kadang ada tes matematika dasar. Misalnya hitungan sederhana, tetapi saat menjawab lupa sehingga tidak lulus. Kalau begitu ya nanti dikursuskan saja," kata KDM.

Menyikapi realitas tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengintensifkan program pelatihan keterampilan dan standardisasi kompetensi kerja.

Langkah intervensi ini diambil guna menjamin pasokan tenaga kerja lokal mampu menyerap potensi ekspansi industri yang tumbuh masif di berbagai daerah di Jawa Barat. (ant)