Mahasiswa, Aktivis hingga Budayawan di Semarang Adu Gagasan 'Kondisi Demokrasi' di Tengah Seruan Reformasi Jilid II
- Istimewa
Semarang, tvOnenews.com - Sejumlah mahasiswa, akademisi, aktivis, dan budayawan di Kota Semarang memilih menyalurkan perbedaan pandangan melalui diskusi terbuka.
Di tengah menguatnya berbagai seruan mengenai Reformasi Jilid II di ruang publik, sebuah forum diskusi digelar oleh RMOL Jateng di Hans Kopi Veteran, pada Sabtu (20/6/2026).
Forum diskusi ini menjadi ruang bagi berbagai kalangan untuk menguji argumentasi dan bertukar gagasan mengenai kondisi demokrasi serta arah pembangunan Indonesia.
Adapun yang hadir dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Umum Luar Negeri Eksekutif Nasional LMND Evantio Yudhistira; Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang (Polines) Kevin Kurnia Priambodo; akademisi dan pengamat politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini; serta budayawan Beno Siang Pamungkas.
Berbagai perspektif mengenai Reformasi Jilid II disampaikan secara terbuka dalam forum tersebut.
Evantio Yudhistira mengajak peserta untuk menilai perkembangan politik nasional secara jernih dan tidak semata-mata mengikuti opini yang sedang ramai diperbincangkan.
Menurutnya, kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat sangat mudah menerima berbagai narasi dalam waktu singkat.
Namun, derasnya arus informasi juga menuntut publik untuk lebih kritis dalam memilah fakta dan memahami konteks yang melatarbelakangi suatu persoalan.
“Perdebatan tentang Reformasi Jilid II perlu dilihat secara menyeluruh. Kita harus mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dengan narasi yang hanya dibangun berdasarkan sentimen sesaat. Tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini jauh lebih kompleks dan perlu dibaca secara objektif,” kata Evantio, kepada wartawan, pada Sabtu (20/6/2026).
Evantio menilai bahwa perhatian masyarakat saat ini juga perlu diarahkan pada pengawalan berbagai program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat dinilai sebagai kebijakan yang membutuhkan partisipasi publik agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
Selain itu, Evantio menekankan pentingnya memperkuat implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya nasional.
Menurutnya, kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas dan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan.
Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun persatuan dalam mengawal kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional.
Load more