Buntut Harga Gas Mahal, Diduga Berpotensi Badai PHK 55 Ribu Orang, Satgas Mitigasi PHK Langsung Turun Tangan

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut harga gas mahal, diduga dapat berpotensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) 55 ribu orang. Sontak, hal itu langsung buat Istana sampai turun tangan untuk mencegah badai PHK itu terjadi. 

Satgas Mitigasi PHK pun dibentuk pemerintah dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang lekat dengan representasi Istana memimpin satuan tugas tersebut.

Bahkan sejauh ini Prasetyo bilang pihaknya mulai berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto pemerintah akan segera mencari jalan keluar.

Prasetyo jelaskan, dalam satu atau dua hari ke depan pihaknya sudah keluar dengan sebuah solusi manjur untuk mengatasi masalah gas industri mahal. Pemerintah akan menjamin semua sektor yang membutuhkan gas industri bisa mendapatkannya dan berkegiatan seperti biasa tanpa melakukan perampingan tenaga kerja.

"Mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya," beber Prasetyo usai rapat di DPR dengan pemangku kepentingan terkait, Jumat (26/6/2026).

Di tempat yang sama, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengungkapkan ada sekitar 55 ribu orang pekerja di bawah naungan KSPSI yang terancam di-PHK. 

Baca Juga

Aksi Unjuk Rasa Dinilai Sebagai Sosial Kontrol Kebijakan Publik

Harga gas mahal membuat pabrik puluhan ribu pekerja itu menghentikan operasinya dan membuat para buruh kehilangan pekerjaan.

"55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK," beber Andi Gani.

Dia mengungkapkan rapat yang dilakukan di DPR hari ini diyakini bakal membuahkan hasil. Dalam beberapa hari ke depan, Andi Gani bilang pemerintah akan mengumumkan kebijakan untuk mengatasi masalah harga gas industri mahal.

"Rapat tadi memutuskan dalam waktu satu dua hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Ini dapat saya katakan sangat kritis," pungkas Andi Gani. (aag)