Komnas Perempuan Desak Investigasi Kematian Ibu Hamil di Intan Jaya Papua Tengah

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus ibu hamil, Melkiana Duwitau (MD) yang tewas tertembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Kini jadi sorotan sebagian publik, bahkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 

Dalam hal ini Komnas Perempuan mendesak aparat penegak hukum melakukan investigasi atas kematian warga sipil itu.

"Komnas Perempuan merekomendasi hal-hal kepada pemerintah dan aparat keamanan TNI/Polri melakukan investigasi yang independen, imparsial, menyeluruh, dan transparan atas kematian MD, serta menjamin pertanggungjawaban pidana dan etik terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab," kata Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti dalam keterangannya, Minggu (5/7/2026).

Pihaknya juga meminta agar dilakukan pemulihan menyeluruh bagi keluarga korban, mencakup dukungan psikososial, jaminan keamanan, dan akses efektif terhadap keadilan. 

Penanganan kasus-kasus serupa yang lebih dulu terjadi namun belum menunjukkan titik terang kepada publik juga wajib dilakukan.

"Melakukan evaluasi komprehensif atas pendekatan keamanan di Papua yang selama ini diterapkan, mengingat terus berlangsungnya dan berulangnya kekerasan bersenjata dan pengungsian warga sipil," papar Yuni.

Baca Juga

Kasus Mega Korupsi MBG, Kejagung Ungkap 'Akal-akalan' Kolonel TNI Budi Utomo

"Termasuk penataan kembali penugasan aparat keamanan dan penarikan bertahap pasukan militer baik organik maupun non-organik dari ruang-ruang pemukiman dan wilayah yang menempatkan warga, khususnya perempuan dan anak, dalam ancaman berkelanjutan," tambahnya.

Komnas Perempuan menyampaikan duka mendalam atas insiden tersebut. Peristiwa ini merupakan dugaan pelanggaran serius terhadap hak perempuan atas hidup, rasa aman, dan kesehatan.

"Komnas Perempuan menegaskan kewajiban negara untuk menjamin penyelidikan yang independen, imparsial, menyeluruh, dan transparan guna mengungkap fakta, memastikan akuntabilitas dan pemulihan bagi keluarga korban, serta menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai hukum," bebernya.

Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua sudah kerap terjadi. Dalam periode 2021-2025, Komnas Perempuan menerima 75 pengaduan kekerasan terhadap perempuan dari Papua.

Dari keseluruhan pengaduan tersebut, sekitar 40 persen melaporkan dugaan keterlibatan aparat atau pejabat negara sebagai pelaku. Kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dilepaskan dari konteks konflik bersenjata dan pendekatan keamanan yang diterapkan selama ini di Papua.