Ada Usul Kepala Daerah Dapat Jatah PAD agar Tak Korupsi, Banggar DPR Beri Respons Menohok

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberi respons menohok soal usulan agar hak keuangan untuk kepala daerah ditingkatkan dengan dalih mencegah praktik korupsi.

Sebab, mencuat usul agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat sekian persen dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya tidak korupsi.

Merespons ide tersebut, Said menegaskan bahwa usulan itu sejatinya tidak bersifat mendesak. 

Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu sama-sama fokus menjaga keberlangsungan fiskal agar tetap stabil, sehat, dan berkelanjutan. Hal itu lebih penting dikedepankan dibanding meningkatkan hak keuangan kepala daerah.

“Harapan saya, direm dulu hal-hal yang menyangkut kebutuhan aparatur kita," kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2026).

"Yang terpenting sekarang bagaimana kita kredibilitas fiskal kita jaga, kemudian pertumbuhan ekonomi kita inklusif,” jelasnya.

Baca Juga

Menteri PU Ungkap Pemerintah Bangun Jembatan Bailey di NTT Imbas Roboh Pasca Gempa Bumi

Politisi NasDem Merasa Gaji Kepala Daerah Kecil Dibanding Biaya Politik

Usulan menaikkan hak keuangan kepala daerah untuk mencegah korupsi diutarakan oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda. Legislator urusan pemerintahan dalam negeri itu merasa bahwa hak keuangan kepala daerah saat ini masih terbatas.

Sehingga, menurutnya kepala daerah perlu mendapat bagian dari PAD agar punya pendapatan tambahan di luar dari gaji pokok. 

“Kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah,” kata Rifqi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).

Politisi Partai NasDem itu menyoroti gaji pokok kepala daerah masih terbilang kecil, yaitu sekitar Rp5 sampai Rp6 juta per bulan.

Tanpa melihat berbagai tunjangan yang dinikmati para kepala daerah, angka itu dinilai kecil dan tidak sepadan dengan biaya politik yang sudah dikeluarkan ketika kampanye.

“Kan tidak masuk akal gaji kepala daerah itu hanya sekitar Rp5 sampai 6 juta, sementara cost politiknya tinggi,” ujar Rifqi.

Menurutnya, faktor tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya kepala dan wakil kepala daerah yang korupsi.

“Dan karena itu, kita memang harus memberikan hak keuangan yang rasional, yang proporsional. Salah satu usul kami adalah mereka mendapatkan sekian persen dari Pendapatan Asli Daerah,” kata dia.

“Jadi, kemampuan mereka meningkatkan PAD harusnya juga berkorelasi dengan hak keuangan mereka,” lanjut Rifqi.

Rifqi meyakini apabila kepala dan wakil kepala daerah mendapat jatah beberapa persen dari PAD, maka bisa meminimalisir tindakan korupsi.

“Kalau itu di-state dengan baik, diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan, harapan kita, harapan kita tentu penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi di dalamnya, itu bisa kita minimalisir,” jelasnya. (rpi)