Lokasi Kopdes Merah Putih Tak Strategis, Menkop Buka Peluang Evaluasi hingga Cari Solusi

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap lokasi Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih yang belakangan ramai dikritik di media sosial.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, setiap masukan masyarakat akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi sebelum pemerintah memutuskan langkah perbaikan, termasuk kemungkinan mencari lokasi yang lebih sesuai.

Sorotan publik mencuat setelah beredar sejumlah video viral yang memperlihatkan beberapa Kopdes Merah Putih berdiri di lokasi yang dianggap kurang strategis.

Dalam berbagai unggahan, bangunan koperasi terlihat berada di lereng perbukitan, menghadap area persawahan, berdampingan dengan koperasi lain, hingga berada di dekat area pemakaman.

Menanggapi hal tersebut, Ferry menilai kritik yang disampaikan masyarakat melalui media sosial merupakan bagian dari kontrol publik yang patut didengar, bukan untuk diabaikan.

“Ya biasa sekarang di era sosial media, ya. Mereka sebenarnya maksudnya baik, dan mereka apa namanya, mengingatkan kita perlu ada yang harus dievaluasi. Dan masukan-masukan itu tentu kita akan, apa, jadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan untuk melihat,” ungkap Ferry di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (8/7/2026).

Baca Juga

Ramai Parodi "Kopdes Ala Militer", Menkop Ferry: Kritik Warganet Jadi Bahan Evaluasi

Meski demikian, ia mengingatkan agar publik tidak menarik kesimpulan berdasarkan beberapa kasus yang viral. Menurutnya, lokasi-lokasi yang menjadi sorotan hanya sebagian kecil dari ribuan pembangunan Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

“Tapi kan harus dilihat juga, misalkan yang bangunan itu kan hanya berapa, tapi karena diviralkan tapi nggak, ini kita cari solusinya,” jelas Ferry.

Ferry menjelaskan, sejak awal penentuan lokasi Kopdes Merah Putih dilakukan melalui musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Karena itu, apabila setelah dilakukan verifikasi lokasi tersebut memang dinilai kurang layak atau kurang strategis, pemerintah akan kembali berdiskusi dengan masyarakat untuk menentukan solusi terbaik.

“Kami akan pikirkan, kami akan carikan solusinya sekiranya memang itu dianggap kurang,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah belum mengambil keputusan terkait kemungkinan relokasi bangunan koperasi yang dipersoalkan. Seluruh laporan yang masuk akan lebih dulu diverifikasi dan divalidasi dengan melibatkan kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemerintah desa.