Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Tata Kelola Pertambangan Mineral Non Logam PT PMM, Ada Pejabat Bea Cukai

“GP mengetahui bahwa logam tanah jarang atau mineral tanah jarang ini memiliki nilai ekonomis dan strategis yang sangat tinggi, serta termasuk dalam daftar mineral strategis yang dilarang untuk diekspor,” terangnya.

Namun untuk memenuhi permintaan IS, maka GP secara melawan hukum tidak melakukan pengujian sampel yang dikirimkan IS tersebut secara komprehensif, yaitu hanya terdapat bagian atas jumbo bag dengan tujuan agar kandungan logam tanah jarang atau mineral tanah jarang yang dilarang untuk diekspor tidak dimuat dalam laporan hasil uji laboratorium.

“Sedangkan JK, selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Pangkalpinang, secara melawan hukum melaksanakan permintaan IS selaku perwakilan PT PMM yang bergerak di bidang pertambangan untuk mengakomodir ekspor logam tanah jarang tersebut,” jelasnya.

Kemudian Syarief menuturkan bahwa JK mengetahui barang milik PT PMM yang akan diekspor tersebut mengandung mineral atau logam tanah jarang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan hasil lab yang disampaikan oleh PLBC Jakarta dan P2B Pusat. Namun Saudara JK tetap mengeluarkan dokumen ekspor tersebut.

“Akibat perbuatan GP yang mengakomodir permintaan IS untuk tidak melakukan pengujian sampel secara komprehensif itu, dan perbuatan JK yang menyalahgunakan kewenangan dengan tidak menyampaikan hasil analisa adanya mineral tanah jarang atau logam tanah jarang atas permintaan IS, sehingga PT PMM secara ilegal dapat melakukan ekspor tanah yang mengandung logam tanah jarang sebanyak kurang lebih 390 ton,” ujarnya.

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dikenakan Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 KUHP.

Baca Juga

Tim Gabungan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Sabu 13 Kg di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Sumber :

• Istimewa

Kasus ini berawal terbongkar saat pemeriksaan kapal pengangkut bahan tambang di Batam oleh jajaran TNI Angkatan Laut (AL) melalui Koderal IV Batam  dii perairan   Batam pada  16 Mei 2026.. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan indikasi adanya pelanggaran, kasus itu diserahkan ke Satuan Tugas Perlindungan Kawasan Hutan (Satgas PK.(ars/raa)