Jampidsus Tegaskan Fokus Selesaikan Penanganan Perkara Menyangkut Kepentingan Bangsa: Tata Kelola Tambang-MBG

Jakarta, tvOnenews.com - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah berfokus dalam menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat.

Hal ini dinyatakan dirinya saat konferensi pers yang digelar di Kejaksaan Agung pada Jumat (10/7/2026), usai gaduh Tim Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT PLN (Persero), PT Asabri (Persero) dan PT Krakatau Steel. 

“Gedung Bundar saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden,” kata Febrie.

Lebih lanjut, Febrie menerangkan, seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kejaksaan, yang sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan dan sesuai dengan SOP.

“Kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara materiil dan formil, yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di Pengadilan Negeri,” jelasnya.

Adapun dalam hal ini Febrie menerangkan, pihaknya telah bekerja dalam rangka penyelamatan sumber daya alam. Beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. 

Baca Juga

Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Sebut Pokok Perkara Tidak akan Hilang Meski Praperadilannya Dikabulkan Hakim

“Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing, ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya,” terangnya.

Selain itu perkara lain yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan,” jelas Febrie.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga meniliki Satgas PKH yang juga terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui penagihan denda administratif. Terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditindaklanjuti melalui instrumen pidana. 

“Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap kewajiban kepada negara benar-benar dipenuhi demi sebesar-besarnya ada manfaat untuk kepentingan masyarakat,” ucap Febrie.

“Kejaksaan akan terus mendukung serta memastikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang menjadi prioritas nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, koperasi desa, program merah putih maupun program-program prioritas nasional lainnya, sehingga setiap program dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Dalam hal ini, Febrie menegaskan bahwa Kejaksaan tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab. (Ars)