Buntut Kasus Febrie Adriansyah, Demokrat Usul DPR Gunakan Hak Angket Respons Ketegangan Polri-Kejaksaan Agung

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengusulkan ke DPR RI untuk memakai hak angket dalam menanggapi ketegangan antara dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Adapun ketegangan itu muncul di tengah pengungkapan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

“Hak angket diarahkan untuk menyelidiki kebijakan dan tata kelola pemerintahan di sektor penegakan hukum,” kata Benny, Selasa (14/7/2026).

“Sama sekali bukan untuk mengintervensi secara teknis perkara atau merusak prinsip due process of law. Independensi hukum tetap sakral dan harus dihormati,” lanjutnya.

Menurutnya, ketegangan antarlembaga penegak hukum bukan terjadi pertama kali. Ketegangan tersebut berpotensi mengganggu kredibilitas penegakan hukum.

“Mencuatnya perseteruan terbuka antara dua institusi penegak hukum utama, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah berada pada titik yang meresahkan masyarakat dan mengancam sendi-sendi penegakan hukum di tanah air,” kata Benny.

Baca Juga

Ferdy Sambo dan 54 Narapidana Diperiksa, Buntut Viralnya "Fasilitas Mewah" Hasil Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap solid dan kompak untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia.

Hal ini menanggapi soal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi batu bara yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

“Komisi III DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat,” kata Habibur dikutip Minggu (12/7/2026).

Dia meminta ketiga institusi tersebut harus berada pada satu visi, yakni menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.

“Seluruh institusi penegak hukum ini harus satu visi dalam menyukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air,” jelasnya. (saa/aag)