Kabar Baik, Kemenkeu Setujui Tambahan Rp5,7 Triliun untuk Tunjangan Guru-Dosen Kemenag

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar baik untuk guru dan dosen di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Pasalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui terkait pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan tunjangan profesi dosen pada 2026. 

Usulan tambahan anggaran itu diajukan Kemenag untuk memenuhi kebutuhan pembayaran tunjangan tersebut.

Persetujuan itu diberikan melalui penerbitan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA), yang menjadi dasar penambahan anggaran belanja pegawai di lingkungan Kementerian Agama.

"Alhamdulillah, kami sudah mendapat Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Kementerian Keuangan terkait persetujuan atas usulan Tambahan Anggaran Belanja Pegawai pada Kementerian Agama tahun 2026," jelas Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Selasa (14/7/2026).

Menurut Kamaruddin, nilai tambahan anggaran yang telah disetujui mencapai sekitar Rp5,783 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi pembayaran tunjangan profesi bagi guru dan dosen yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama.

"Anggaran sekitar Rp5,783 triliun ini dialokasikan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen binaan Kementerian Agama," sambungnya.

Baca Juga

Kisah Mantan Guru Bergaji Rp1 Juta yang Kini Bekerja di Jepang

Kamaruddin menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk membayarkan Tunjangan Profesi Guru kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah maupun guru madrasah yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025, tetapi belum memperoleh alokasi TPG dalam anggaran tahun 2026.

Selain itu, anggaran tersebut juga disiapkan untuk pembayaran tunjangan profesi dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).

Ia menegaskan bahwa pemberian TPG bagi guru lulusan PPG telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

"Secara aturan, mereka yang lulus PPG maka akan mendapat TPG pada tahun berikutnya," tegas Kamaruddin Amin.

Meski tambahan anggaran telah memperoleh persetujuan, proses administrasi masih harus diselesaikan sebelum dana dapat disalurkan kepada para penerima.

Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Agama, Kastolan, mengatakan saat ini masih berlangsung proses penyesuaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada 604 satuan kerja di lingkungan Kemenag.

"SP SABA ini juga menjadi dasar pengesahan bertambahnya anggaran pada Kementerian Agama," jelas Kastolan.

Ia memastikan Kementerian Agama akan terus mengawal seluruh tahapan revisi anggaran agar proses pencairan tunjangan dapat segera direalisasikan.