Bappenas Bakal Luncurkan Dokumen Status Keanekaragaman Hayati, Siap Jadi Rujukan Perencanaan Pembangunan

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) akan meluncurkan Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Bali-Nusa Tenggara, Jawa, Maluku dan Papua pada 21 Juli 2026.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi mengatakan dokumen ini memotret situasi Keanekaragaman Hayati dari empat wilayah tersebut.

Nantinya, data yang tersedia dapat menjadi pijakan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan.

"Status kehati ini akan menjadi salah satu rujukan untuk ke depan bagaimana perencanaan pembangunan, termasuk tadi dari sisi hilirisasi," kata dia dalam Media Gathering Peluncuran Dokumen Status Keanekaragaman Hayati di Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Nizhar tak menapik Indonesia tetap membutuhkan pembangunan untuk menopang perekonomian Nasional. Namun pembangunan tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan.

Diharapkan dengan diluncurkannya data ini menekan dampak yang ditimbulkan dan tetap menjaga keanekaragaman hayati baik ekosistem, flora dan fauna.

Baca Juga

Mengawal Keberlanjutan Pesisir Tanjung Benoa Bali Melalui Penanaman Mangrove

"Setiap kegiatan pembangunan itu pasti ada dampaknya, baik terhadap lingkungan, terhadap emisi, tapi kemudian bagaimana kita meminimalkan dampak itu," ujarnya.

Berdasarkan data Indonesia memiliki 22 jenis ekosistem dengan 31.031 spesies flora serta 744.279 spesies fauna terestrial dan laut. Kekayaan tersebut memiliki nilai strategis bagi keseimbangan ekosistem sekaligus perekonomian nasional.

Pada 2025, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan jasa lingkungan serta tumbuhan dan satwa liar mencapai Rp 348 miliar.

Nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar serta bioprospeksi tercatat Rp 8,48 triliun, sementara ekspor perikanan mencapai 6,27 miliar dolar AS.

Keanekaragaman hayati juga memiliki posisi penting dalam menghadapi perubahan iklim. Sekitar 80 persen wilayah daratan Indonesia mengandung keanekaragaman hayati tinggi.

Sedangkan 52 persen wilayah daratan mengandung karbon tak tergantikan. Sebanyak 17 persen simpanan karbon dunia juga disebut berasal dari ekosistem biru Indonesia.

Oleh karena itu, Nizhar menilai, bahwa upaya peningkatan ekonomi dan juga Sumber Daya Alam harus berjalan beriringan dan bukan merupakan pilihan yang harus di pilih salah satunya.

"Kalau bagi Bappenas sebenarnya antara ekonomi dengan lingkungan itu bukan pilihan ya, tapi dua-duanya harus berjalan bersama-sama," tandasnya.(aha/raa)