Gus Miftah Patahkan Tudingan Terima Rp100 Juta soal Kasus Korupsi Jalur Kereta Api: Kaget Saya, Apa Ini?

Jakarta, tvOnenews.com - Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah patahkan tudingan menerima uang Rp 100 juta terkait kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. 

Seperti diketahui, nama Gus Miftah sempat muncul dalam persidangan kasus tersebut.

“Nama Gus Miftah disebut di sidang korupsi Bupati Sudewo, wah kaget saya, apa ini. Ternyata saya dituduh menerima aliran dana terpidana korupsi sebesar Rp 100 juta,” kata Gus Miftah melalui kanal YouTubenya, dikutip pada Selasa (21/7/2026).

Bahkan ia menyebutkan dirinya tidak mengenal mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek jalur ganda KA Solo-Semarang, Dheky Martin, yang menyebut adanya aliran dana tersebut. Dia pun menyatakan tak ada kaitan dengan perkara tersebut.

“Kejadian tahun 2022, dengan yang bersangkutan saya tidak kenal. Dan saat itu kalau saya dikasih uang Rp 100 juta dalam kapasitas sebagai apa? Saya rakyat biasa, hanya pendakwah, tapi ya mohon maaf bisa jadi saya lupa,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyatakan siap mengembalikan uang tersebut apabila benar pernah menerimanya.

Baca Juga

KPK Respons Pernyataan Ketua DEN soal Kerugian Negara Tak Masuk Unsur Korupsi

“Walaupun saya merasa enggak kenal, namun toh demikian kalau seandainya yang bersangkutan pernah ketemu saya atau pernah ngundang ngaji saya atau pernah mengundang saya sebagai narasumber di mana saja atau mungkin barangkali pernah datang ke pondok sowan, kemudian karenanya memberikan sesuatu kepada saya menurut pengakuannya,” kata Gus Miftah.

“Seandainya saya lupa dengan itu, maka hari ini Rp 100 juta pun akan langsung saya kembalikan,” pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Nama Gus Miftah kembali mencuat di tengah-tengah publik bahkan jadi perbincangan publik, usai namanya disebut dalam persidangan kasus proyek pembangunan jalur ganda kereta api (double track) Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Dalam hal ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami fakta persidangan terkait dengan penerimaan uang oleh Gus Miftah senilai Rp100 juta dari proyek tersebut.

Dugaan penerimaan ini muncul dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang.