Pengembangan Kebijakan Berbasis Bukti Diperkuat, BSKDN Kemendagri Gandeng SKALA untuk Tingkatkan Kapasitas

Jakarta, tvOnenewas.com - Kapasitas analis kebijakan dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan berbasis bukti di tingkat pusat dan daerah terus ditingkatkan.

Hal itu diwujudkan melalui kolaborasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).

Sebelumnya, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo beserta jajaran menggelar pertemuan dengan Tim SKALA di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.

Pertemuan membahas evaluasi pelaksanaan kerja sama BSKDN Kemendagri dan SKALA periode 2024–2026, termasuk dampak pelatihan penulisan dan advokasi policy brief terhadap proses perumusan kebijakan di daerah.

Dalam paparannya, Team Leader SKALA Petra Karetji menjelaskan bahwa kerja sama tersebut diarahkan agar peningkatan kapasitas analis kebijakan tidak berhenti pada kemampuan menghasilkan dokumen, tetapi juga mencakup kemampuan menyampaikan, mengadvokasi, dan mengawal rekomendasi agar dapat digunakan oleh pengambil keputusan.

"Policy brief bukan sekadar produk tulisan. Hal terpenting adalah bagaimana rekomendasi yang dihasilkan dapat masuk ke dalam proses perencanaan, penyusunan regulasi, penganggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Petra.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Penguatan Nomor Tunggal Darurat 112

Petra mengatakan, hasil pendampingan penulisan policy brief telah menunjukkan dampak terhadap regulasi dan pelembagaan ekosistem kebijakan di sejumlah daerah, seperti Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan wilayah Papua.

Di tingkat nasional, hasil kerja sama tersebut turut mendukung penyusunan rancangan kebijakan mengenai tata kelola jabatan fungsional, pengembangan policy hub sebagai wadah analis kebijakan di daerah, penguatan panduan penulisan policy brief, serta pemanfaatan policy brief dalam instrumen penilaian kinerja dan inovasi daerah.

“Kami tidak mengambil alih atau mengubah kebijakan pemerintah. Peran SKALA adalah mendukung dan mengintegrasikan proses, mulai dari pemanfaatan data, penyusunan analisis, komunikasi rekomendasi, hingga mempertemukan berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan semakin inklusif dan berbasis bukti,” jelas Petra.

Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyampaikan apresiasi terhadap dukungan SKALA dalam meningkatkan kapasitas analis kebijakan, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut sejalan dengan peran BSKDN dalam menghasilkan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas, implementatif, dan berdampak.

“Kami mengapresiasi kerja sama yang telah terbangun bersama SKALA. Hasilnya tidak hanya terlihat dari meningkatnya kapasitas para analis kebijakan, tetapi juga dari mulai dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan dalam penyusunan regulasi dan perencanaan pembangunan di sejumlah daerah,” ungkap Yusharto.

Yusharto menegaskan bahwa kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketajaman analisis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi, kolaborasi, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

“BSKDN mendukung kelanjutan kerja sama ini, terutama dalam memperkuat advokasi kebijakan dan pelembagaan jejaring analis kebijakan. Kita ingin policy brief yang dihasilkan tidak hanya selesai sebagai dokumen, tetapi benar-benar dibaca, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh pengambil keputusan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, BSKDN Kemendagri dan SKALA akan melaksanakan sejumlah agenda bersama hingga Oktober 2026. Kegiatan tersebut meliputi policy dialogue mengenai pembelajaran advokasi kebijakan, workshop penguatan kapasitas advokasi bagi analis kebijakan, pelatihan penulisan rekomendasi kebijakan di Papua Selatan, pengujian modul pelatihan kepala daerah, serta training of trainers untuk mendukung pembentukan policy hub di daerah.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, BSKDN Kemendagri dan SKALA berharap dapat memperluas ekosistem kebijakan berbasis bukti sekaligus memperkuat sinergi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga kajian. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan serta masyarakat di daerah tertinggal. (rpi)