Sasar 10 Ribu Warga Belum Rekam KTP-el, Dukcapil Percepat Penataan Data Penduduk di Nabire

"Pada pelayanan di Distrik Wanggar, Rabu (22/7), diterbitkan 566 dokumen, terdiri atas perekaman dan pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Surat Keterangan Pindah WNI, akta kelahiran, akta kematian, hingga akta perkawinan," ungkap Ahmad Ridwan.

Sementara itu, pelayanan di Distrik Makimi pada Kamis (23/7) meningkat menjadi 832 dokumen, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan layanan jemput bola.

Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pembenahan administrasi kependudukan menjadi prioritas pemerintah daerah karena masih banyak masyarakat, khususnya di kampung-kampung dan wilayah terpencil, yang belum memiliki dokumen kependudukan.

"Ini tugas dan tanggung jawab besar bagi kami pemerintah untuk mendata kembali seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire," ujar Mesak.

Menurutnya, data kependudukan yang akurat sangat menentukan kualitas pelayanan publik, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penyusunan kebijakan daerah, hingga memastikan anak-anak dapat terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Ia menambahkan pemerintah daerah akan melakukan pembenahan data secara bertahap dalam satu hingga dua tahun ke depan, termasuk memperbarui data warga yang telah meninggal dunia maupun warga yang telah berdomisili di Nabire tetapi masih menggunakan identitas dari daerah lain.

Baca Juga

Pemerintah Bantu Korban Gempa NTT, Terbitkan Kembali Dokumen Hilang

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Nabire Yohanes Pigome menjelaskan layanan jemput bola kali ini menargetkan sekitar 10 ribu warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Menurut Yohanes, dari sekitar 120 ribu penduduk wajib KTP di Kabupaten Nabire, baru sekitar 110 ribu orang yang telah melakukan perekaman KTP elektronik.

Ia menyebut Kabupaten Nabire mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan program nasional jemput bola Ditjen Dukcapil di Provinsi Papua Tengah.

"Melalui kegiatan ini kami ingin mempercepat perekaman dan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit menjangkau layanan administrasi kependudukan," kata Yohanes.

Melalui kolaborasi Ditjen Dukcapil, Pemerintah Kabupaten Nabire, serta dukungan Komisi II DPR RI, program Rebranding Dukcapil diharapkan mampu mempercepat terwujudnya data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai fondasi pelayanan publik yang semakin efektif dan inklusif.