APSKI Gelar Rakernas III, Jadi Momen Satukan Akademisi, Pemerintah, dan Industri Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Perkumpulan Program Studi Kewirausahaan Indonesia (APSKI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III pada 22–24 Juli 2026 di Ballroom Famous Hotel, Bali. 

Kegiatan yang dihosting oleh Pengurus Wilayah (Pengwil) Bali dan Nusra ini menjadi ajang tahunan terbesar bagi program studi kewirausahaan bagi seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk merumuskan arah strategis pendidikan kewirausahaan nasional, sekaligus memperluas jejaring kerja sama dengan mitra internasional. 

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kontribusi pendidikan tinggi dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi global.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Perkumpulan Program Studi Kewirausahaan Indonesia (APSKI) menegaskan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat lahirnya wirausaha baru yang inovatif, produktif, berdaya saing, dan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Komitmen tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian kegiatan APSKI pada 22–24 Juli 2026 yang mencakup konferensi internasional, Rakernas, lokakarya, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan kemitraan nasional dan internasional.

 Kegiatan berlangsung di Famous Hotel, Kuta, Bali, dan dilanjutkan di Tsinghua Southeast Asia Center.

Baca Juga

Rakernas XIV KMHDI Digelar, Singgung Soal Transformasi Dan Persatuan Indonesia

Ketua Umum APSKI Sonny Rustiadi menegaskan bahwa pendidikan kewirausahaan tidak cukup hanya mengajarkan cara memulai bisnis. Perguruan tinggi harus membekali mahasiswa dengan kemampuan membaca persoalan masyarakat, mengenali potensi daerah, mengidentifikasi peluang pasar, serta mengubah gagasan menjadi produk dan solusi yang memiliki nilai ekonomi.

“Mahasiswa harus dibimbing untuk menemukan persoalan yang spesifik di daerahnya, mengembangkan solusi yang relevan, mengujinya ke pasar, dan membawa inovasi dari kampus menjadi usaha yang memberikan manfaat nyata,” ujar Sonny.

Menurutnya, pembelajaran kewirausahaan perlu semakin berbasis proyek, pengalaman, penelitian terapan, dan penyelesaian masalah. Rakernas juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarkampus, meningkatkan mutu kurikulum, membangun jejaring inkubator, serta memperluas akses mahasiswa dan alumni terhadap pendampingan, pembiayaan, teknologi, dan pasar.

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Prof. Badri Munir Sukoco, yang hadir juga di Bali, menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu lingkungan paling strategis untuk melahirkan wirausaha dan perusahaan rintisan baru. 

Kampus mempertemukan generasi muda terdidik dari berbagai disiplin ilmu serta menyediakan ruang untuk bereksperimen, menguji gagasan, belajar dari kegagalan, dan menyempurnakan model usaha. Karena itu, menurutnya perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja. 

Ia menyebut, kampus juga harus membangun ekosistem yang memungkinkan lahirnya pencipta lapangan kerja dengan dukungan riset, laboratorium, inkubator, mentor, dunia usaha, lembaga pembiayaan, pemerintah pusat dan daerah, serta jejaring alumni.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik pada kesempatan yang sama di Bali secara langsung mengungkapkan Rakernas III APSKI menjadi momentum penting untuk memastikan pendidikan kewirausahaan semakin relevan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dunia usaha, potensi daerah, dan agenda pembangunan nasional. Menurut Riza, Indonesia memiliki sumber daya manusia, kreativitas, dan gagasan yang besar. Tantangannya adalah mengubah potensi tersebut menjadi usaha yang produktif, inovatif, bertumbuh, dan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.

“Kita tidak mengharapkan seluruh lulusan menjadi pengusaha. Namun, setiap lulusan perlu memiliki pola pikir kewirausahaan: peka melihat persoalan, kreatif menemukan solusi, berani mengambil keputusan secara terukur, mampu berkolaborasi, dan tangguh menghadapi perubahan,” kata Riza.

Semangat tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Peraturan tersebut menjadi pedoman bersama bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dunia usaha, asosiasi, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi.