Legislator: Korupsi Kepala Daerah Kebutuhan atau Keserakahan?

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi menciduk kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Terbaru, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro bersama dengan 20 orang lainnya pada operasi Rabu (29/7/2026).

Maraknya korupsi oleh kepala daerah seolah menjadi kultur yang menjamur. Merespons hal tersebut, Komisi II DPR RI tengah berupaya menyusun solusi komprehensif terkait persoalan yang terus berulang dan berdampak pada tata kelola pemerintahan serta keuangan negara.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan pihaknya akan menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum bersama Kementerian Dalam Negeri, para kepala daerah, serta sejumlah asosiasi pada Kamis (30/7/2026).

Komisi II bersama stakeholder akan membahas remunerasi kepala dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

"Bagian dari upaya mencari jalan keluar atas persoalan yang dialami daerah," ucap Legislator dari PKB dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Baca Juga

Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, DPR Singgung Biaya Politik hingga Kewenangan Jadi Akar Masalah Korupsi

Korupsi Jadi Kebutuhan atau Keserakahan?

Khozin menilai praktik korupsi di daerah telah memasuki kondisi yang mengkhawatirkan. Sehingga, seluruh pemangku kepentingan perlu merumuskan langkah penyelesaian yang menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.

Menurut dia, pola korupsi yang melibatkan kepala daerah umumnya terjadi melalui tiga jalur, yakni proses rekrutmen jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian perizinan. Celah tersebut, kata dia, harus ditutup melalui perbaikan mekanisme dan penguatan sistem pengawasan.

"Negara harus ada tindakan konkret, bukan dibiarkan yang sewaktu-waktu akan menjerat kepala daerah lainnya," kata dia.

Selain memperkuat pengawasan, Khozin menilai pemerintah juga perlu mengidentifikasi penyebab utama kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Mitigasi itu dinilai mendesak agar ada solusi yang konkret dan lebih tepat sasaran.

"Korupsi kepala daerah by need (karena kebutuhan) atau greed (keserakahan)? Karena kebutuhan untuk balik modal politik, solusinya desain pilkada harus tidak padat modal dan peningkatan dana insentif kepala daerah. Namun, apa pun motifnya, korupsi di daerah tidak dibenarkan," katanya.

Legislator yang membidangi urusan otonomi daerah itu menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan daerah harus menjadi perhatian utama karena kasus korupsi kepala daerah terus berulang dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data hingga 29 Juli 2026, sebanyak 17 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah ditangkap KPK sepanjang periode 2025 hingga 2026. Modus operandinya macam-macam, mulai dari dugaan pemerasan hingga jual beli jabatan.

Pada 2025, kepala daerah yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka korupsi meliputi Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Sementara sepanjang 2026, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Daftar tersebut kembali bertambah setelah KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang ditangkap beserta dengan istrinya. Anom adalah Bupati kelima dari Jawa Tengah yang diciduk KPK sepanjang 2026. (ant/rpi)