Semester I 2026: KPK Lakukan 762 Penyadapan, Seluruhnya Dilaporkan Tepat Waktu

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengungkapkan data aktivitas penindakan lembaga antirasuah sepanjang enam bulan pertama tahun 2026. 

Tercatat, KPK telah melakukan sebanyak 762 tindakan penyadapan dalam periode tersebut.

Dewas KPK mengapresiasi kedisiplinan lembaga dalam melaporkan tindakan pro justitia tersebut. 

Seluruh laporan penyadapan disampaikan sesuai aturan, yakni dalam batas waktu 14 hari kerja setelah tindakan dilakukan.

“Penyadapan ada 762 pemberitahuan totalnya, dan ini 100 persen tepat waktu,” kata anggota Dewas KPK, Benny Mamoto, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (3/8).

Meski administrasi penyadapan berjalan mulus, Benny mencatat adanya ketidaktertiban pada laporan tindakan hukum lainnya. 

Baca Juga

KPK Sita Barang Bukti Hasil Penggeledahan Kasus Bupati Pemalang, Ada Moge, Emas hingga Uang

Dari total 232 penggeledahan yang dilakukan KPK pada semester I 2026, hanya 152 tindakan yang dilaporkan tepat waktu kepada Dewas.

Kondisi serupa terjadi pada tindakan penyitaan. Dari 1.093 penyitaan yang dilakukan, sebanyak 893 laporan masuk tepat waktu, sementara sisanya mengalami keterlambatan.

“Untuk SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) ada enam, dan yang tepat waktu ada empat, sedangkan yang tidak tepat waktu ada dua,” tambahnya.

Secara akumulatif, Dewas KPK telah menerima 2.093 pemberitahuan yang mencakup penyadapan, penggeledahan, penyitaan, hingga penerbitan SP3 selama paruh pertama tahun ini.

Menanggapi adanya sejumlah laporan yang telat masuk, Benny menjelaskan bahwa pihaknya telah menelusuri kendala di lapangan. 

Menurutnya, alasan di balik keterlambatan pelaporan tersebut cukup bervariasi.

“Kami temukan beberapa memang terlambat. Setelah kami cek kenapa sampai terlambat dan sebagainya, memang ada beragam jawaban yang kami terima,” jelasnya.

Guna memperbaiki performa administratif lembaga, Dewas KPK menyatakan telah melayangkan rekomendasi kepada jajaran pimpinan KPK. 

Tujuannya agar efektivitas dan ketepatan waktu pelaporan tindakan hukum dapat ditingkatkan serta meminimalisir keterlambatan di masa mendatang. (ant/dpi)