Pemerintah Didesak Membuka Kembali Penempatan PMI ke Negara-negara Timur Tengah

"Akibatnya, negara kehilangan kemampuan melakukan pengawasan, sementara pekerja kehilangan perlindungan hukum yang semestinya mereka peroleh," katanya.

Forum juga menyoroti fakta bahwa minat masyarakat Indonesia bekerja di Timur Tengah tidak pernah surut. 

Kawasan tersebut masih menjadi salah satu tujuan utama pekerja migran sekaligus penyumbang devisa negara melalui remitansi. 

Karena jalur resmi ditutup, banyak calon PMI memilih menggunakan jalur nonprosedural yang berisiko tinggi.

Kesepakatan bersama ini menandai semakin kuatnya desakan agar pemerintah segera mengevaluasi kebijakan moratorium yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. 

Forum berharap negara tidak lagi sekadar hadir sebagai regulator, tetapi benar-benar menjadi pelindung bagi para pekerja migran Indonesia yang selama ini dijuluki sebagai pahlawan devisa. (muu)

Baca Juga

PMI Manufaktur Kembali Ekspansi, Kadin Sebut Sektor Industri Belum Bisa Dikatakan Pulih Sepenuhnya